Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Yusril Ingatkan Integritas ASN, Kemenkum Kalbar Tegaskan Komitmen Pelayanan Akuntabel

M
Penulis: Miftahul Khair❯
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra. (DOK KEMENKUM RI)
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra. (DOK KEMENKUM RI)

Advertisement

PONTIANAK POST — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertema Komitmen Moral dan Profesional dalam Memberikan Layanan Secara Adil, Transparan, dan Akuntabel yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (8/6).

Kegiatan tersebut diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenkum Kalbar sebagai bagian dari penguatan integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan orientasi pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Yusril, kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh profesionalisme aparatur dan komitmen untuk bekerja bebas dari berbagai bentuk penyimpangan.

Ia juga menegaskan bahwa setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab hukum atas tindakan dan kewenangan yang dijalankannya, sehingga jabatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.

Advertisement

Di sisi lain, Yusril mengingatkan pentingnya menghormati proses hukum serta menjunjung asas praduga tidak bersalah.

Dalam paparannya, Yusril menilai penyimpangan dalam pelayanan publik tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan melemahkan semangat aparatur yang bekerja secara jujur dan profesional.

Ia turut mengingatkan arahan Presiden Republik Indonesia mengenai pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dan berani memberantas berbagai bentuk penyimpangan di lingkungan birokrasi.

Menurutnya, integritas aparatur diuji ketika menghadapi godaan seperti permintaan percepatan layanan, pemberian imbalan, penggunaan jalur khusus, maupun instruksi yang bertentangan dengan aturan.

Untuk itu, seluruh aparatur diminta memastikan pelayanan diberikan secara adil, transparan, dan akuntabel melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai persyaratan, biaya, jangka waktu pelayanan, serta dasar hukum yang menjadi landasan layanan.

Advertisement

Artikel Terkait

Kemenkum Kalbar Petakan Kekayaan Intelektual Landak, Lindungi Budaya dan Produk Unggulan Daerah

Kemenkum Kalbar Petakan Kekayaan Intelektual Landak, Lindungi Budaya dan Produk Unggulan Daerah

Kemenkum Kalbar dan Pemkab Landak memetakan potensi kekayaan intelektual untuk melindungi budaya lokal dan produk unggulan daerah.

Pengelolaan Aset Daerah Kota Pontianak Diperkuat, Kemenkum Kalbar Dampingi Penyusunan Raperda

Pengelolaan Aset Daerah Kota Pontianak Diperkuat, Kemenkum Kalbar Dampingi Penyusunan Raperda

Kanwil Kemenkum Kalbar mengawal penyusunan Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Pontianak agar selaras regulasi nasional.

Kemenkum Kalbar Dorong Harmonisasi Tiga Raperda Inisiatif DPRD Mempawah Tahun 2026

Kemenkum Kalbar Dorong Harmonisasi Tiga Raperda Inisiatif DPRD Mempawah Tahun 2026

Kemenkum Kalbar mendorong percepatan harmonisasi tiga Raperda inisiatif DPRD Mempawah yang masuk Propemperda 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer