Guru PPPK di Kalbar Sambut Baik Program Alih Status Jadi ASN Pusat
PONTIANAK POST – Rencana pengalihan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat disambut harapan oleh guru di Kalimantan Barat. Namun, kabar dari pemerintah pusat itu belum sepenuhnya memberi kepastian karena regulasi dan petunjuk teknis belum diterima pemerintah daerah.
Bagi guru PPPK, terutama yang berstatus paruh waktu, perubahan tersebut diharapkan bukan sekadar wacana. Mereka menunggu kepastian status, penghasilan, dan jenjang karier yang dapat membuat kehidupan mereka lebih layak.
Muhammad, guru PPPK di Kabupaten Sambas, mengaku telah mengetahui rencana tersebut. Namun, ia memilih menunggu tindak lanjut resmi pemerintah.
“Kami sudah membaca adanya berita, namun kami tentu akan menunggu tindak lanjut dari apa yang menjadi pernyataan Mensesneg,” katanya kepada Pontianak Post, Rabu (19/8).
Menurut dia, hal terpenting saat ini adalah realisasi kebijakan. “Yang pasti kami menunggu realisasinya. Mudah-mudahan bisa diterapkan,” ujarnya.
PPPK Paruh Waktu Ingin Segera Penuh Waktu
Harapan serupa disampaikan Qori, guru PPPK di Sambas. Ia menilai rencana tersebut menjadi kabar positif, terutama bagi guru PPPK paruh waktu yang selama ini menunggu kejelasan status.
“Sangat positif. Ini merupakan bentuk peningkatan kesejahteraan serta kejelasan status yang dinanti-nantikan oleh guru PPPK paruh waktu,” katanya.
Qori berharap perubahan status segera direalisasikan. Jika memungkinkan, guru PPPK paruh waktu sudah berstatus penuh waktu mulai Januari 2027.
“Harapannya semoga ini cepat terealisasi. Kalau bisa Januari 2027 sudah menjadi status PPPK penuh waktu,” ujarnya.
