Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengamat: Data SE2026 di Kalbar Harus Menggambarkan Kondisi Ekonomi Sebenarnya

N
SENSUS : Petugas sensus ekonomi BPS Kapuas Hulu saat melakukan pendataan ke masyarakat. (ISTIMEWA)
SENSUS : Petugas sensus ekonomi BPS Kapuas Hulu saat melakukan pendataan ke masyarakat. (ISTIMEWA)

Advertisement

 PONTIANAK POST – Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Dr. Andy Kurniawan Bong, S.E., M.B.A., mengingatkan pentingnya keakuratan data SE2026 untuk memastikan kebijakan ekonomi pemerintah sesuai dengan kondisi usaha secara riil di Kalimantan Barat.

Menurut Andy, data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dapat menjadi dasar pemerintah dan sektor swasta dalam mengambil keputusan. Di antaranya terkait investasi, perizinan usaha, hingga pengembangan sektor ekonomi.

“Kalau kita memberikan data yang baik, nanti akan tersaji data yang update dan bisa memenuhi kebutuhan, baik dari sisi pemerintah maupun swasta,” ujar Andy.

Advertisement

Data Keliru Bisa Memicu Investasi yang Salah Arah

Andy mengingatkan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berisiko menghasilkan kebijakan yang keliru.

Ia mencontohkan sektor usaha yang dalam data terlihat masih memiliki sedikit pelaku. Kondisi itu dapat membuat pemerintah menilai sektor tersebut masih memiliki ruang untuk investasi, meski kondisi sebenarnya sudah mendekati titik jenuh.

Advertisement

“Karena mendapat data yang tidak riil, pemerintah berpikir masih bisa, sementara itu sudah titik jenuh. Akibatnya makin banyak keluar izin, banyak investasi terjadi, saling membunuh, dan rugi pelaku usaha sendiri,” katanya.

Situasi tersebut pada akhirnya dapat membuat persaingan semakin ketat. Pelaku usaha yang sudah beroperasi lebih dulu juga berpotensi kehilangan pasar ketika terlalu banyak usaha masuk pada sektor yang sama.

Data Akurat Membantu Menjaga Persaingan Usaha

Sebaliknya, data yang menggambarkan kondisi lapangan secara akurat dapat membantu pemerintah membaca keseimbangan antara supply dan demand.

Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan jumlah pelaku usaha dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau datanya riil dan pemerintah bisa sinkronkan data di lapangan, persaingan tidak bertambah. Pelaku usaha bisa melayani kebutuhan masyarakat secara optimal,” ujar Andy.

Advertisement

Artikel Terkait

BPS Catat NTP Kalbar Turun 1,10 Persen, Harga Kelapa Sawit Jadi Penyumbang Terbesar

BPS Catat NTP Kalbar Turun 1,10 Persen, Harga Kelapa Sawit Jadi Penyumbang Terbesar

NTP Kalbar turun 1,10 persen pada Oktober 2026. Penurunan terbesar dipengaruhi harga kelapa sawit yang melemah.

NTP Kalbar Turun 1,50 Persen pada September 2026, Terendah di Pulau Kalimantan

NTP Kalbar Turun 1,50 Persen pada September 2026, Terendah di Pulau Kalimantan

NTP Kalimantan Barat turun 1,50 persen pada September 2026, terdalam di Kalimantan, akibat harga jual petani melemah.

Inflasi Kalbar September 2026 Tembus 4,35 Persen, Daya Beli Masyarakat Jadi Perhatian

Inflasi Kalbar September 2026 Tembus 4,35 Persen, Daya Beli Masyarakat Jadi Perhatian

Inflasi Kalbar September 2026 mencapai 4,35 persen, didorong kenaikan harga pangan dan memunculkan perhatian terhadap daya beli masyarakat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer