PONTIANAK POST – Pemerintah pusat memerintahkan seluruh daerah menghentikan sementara pembakaran lahan berbasis kearifan lokal. Kebijakan itu mencakup penerapan Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan ruang kepada peladang membuka lahan maksimal dua hektare dengan pembakaran terbatas dan terkendali.
Perintah tersebut disampaikan sepuluh hari setelah Panglima Jilah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jumat (28/8). Dalam pertemuan itu, Panglima Jilah meminta pemerintah tidak otomatis menyalahkan peladang Dayak setiap kali terjadi karhutla di Kalimantan.
Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan ketegangan antara upaya darurat mencegah kebakaran dan perlindungan terhadap tradisi berladang masyarakat adat. Namun, pertemuan Panglima Jilah dengan Prabowo sebelumnya tidak menghasilkan pernyataan bahwa pembakaran lahan tetap diizinkan selama kondisi darurat karhutla.
Penghentian Berlaku Nasional
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengatakan, penghentian sementara diberlakukan karena risiko karhutla meningkat menjelang puncak El Nino.
“Ada yang diistilahkan sebagai kearifan lokal. Warga setempat diperbolehkan membakar untuk kepentingan lokal dengan luas dua hektare. Itu sudah kami komunikasikan dan kami hentikan,” kata Djamari dalam pertemuan dengan pemegang hak guna usaha (HGU) di Jakarta, Senin (7/9).
Djamari menegaskan instruksi tersebut berlaku bagi seluruh pemerintah daerah. Pembakaran terbatas dinilai berisiko menjadi celah meluasnya api ketika cuaca sangat kering.
“Di seluruh pemerintah daerah, hentikan. Semua berhenti. Kelak mungkin kita atur kembali, tetapi untuk saat ini berhenti,” tegasnya.
Pemerintah menyatakan kebijakan akan dievaluasi setelah risiko karhutla mereda. Namun, belum dijelaskan batas waktu penghentian maupun indikator yang digunakan untuk mengaktifkan kembali ketentuan tersebut.
Perda Kalbar Masih Berlaku
Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal. Berdasarkan laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kalbar, aturan tersebut masih berstatus berlaku.
