
PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak memperkuat pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi maupun pungutan liar. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan serta digitalisasi pelayanan, termasuk mendorong transaksi nontunai.
Edi mengatakan, korupsi merugikan semua pihak karena dapat menghambat program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Karena itu, pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pengawasan internal dan perbaikan sistem pelayanan.
“Yang pasti korupsi merugikan kita semua. Program-program tidak berjalan. Oleh sebab itu, kita perkuat APIP dan Inspektorat untuk pengawasan dan monitoring,” ujarnya ketika membuka Sosialisasi Anti Korupsi bagi Masyarakat di Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (10/9/2026).
Saat ini, Pemkot Pontianak juga memiliki tim yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi dan pungutan liar. Tim tersebut diperkuat untuk membantu mengurangi peluang terjadinya praktik yang dapat mencederai pelayanan publik.
Baca Juga: Penggunaan QRIS Pontianak Tembus 186.753 Merchant pada 2025, Pemkot Terus Dorong Digitalisasi UMKM
Digitalisasi Pelayanan Tekan Potensi Penyimpangan
Selain pengawasan, Pemkot Pontianak terus mendorong digitalisasi pelayanan. Transaksi yang sebelumnya dilakukan secara tunai secara bertahap diarahkan menjadi nontunai atau cashless.
Pembayaran nontunai dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti e-money, kartu kredit, QRIS, maupun aplikasi pembayaran daring lainnya. Menurut Edi, sistem tersebut dapat mengurangi kontak langsung antara petugas dan masyarakat sehingga potensi penyimpangan dapat ditekan.
“Itu mengurangi kontak langsung,” ujarnya.
Meski demikian, Edi mengakui penerapan pembayaran nontunai tidak bisa dilakukan sekaligus. Pemerintah perlu memperhatikan kesiapan masyarakat, terutama warga yang belum memiliki rekening, belum terbiasa menggunakan aplikasi pembayaran, atau masih menggunakan perangkat yang terbatas.
“Ini tidak bisa serta-merta kita terapkan, karena diperlukan kreativitas dan inovasi agar pembayaran cashless bisa berlangsung dengan baik,” katanya.



