PONTIANAK POST – Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Barat (Kalbar) I dari Fraksi Gerindra, H. Yuliansyah, SE, mendukung penuh rencana perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Ia juga mengusulkan nama Sultan Hamid II sebagai salah satu alternatif nama universitas tersebut.
Menurut Yuliansyah, perubahan bentuk ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan kontribusinya terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) Kalbar. Status UIN memungkinkan pengembangan fakultas, penambahan mahasiswa dan dosen, serta pembukaan bidang ilmu umum, seperti sosial politik, humaniora, teknik, hingga kedokteran.
Perluasan bidang pendidikan tersebut diharapkan membuka akses lebih luas bagi generasi muda Kalbar untuk menempuh pendidikan tinggi sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). .
Baca Juga: Gubernur Ria Norsan Dukung IAIN Pontianak Bertransformasi Menjadi UIN
Selain itu, posisi strategis Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia, khususnya wilayah Kuching, serta berdekatan dengan Brunei Darussalam, dinilai menjadi peluang untuk menarik mahasiswa dari luar negeri dan memperluas kerja sama ant perguruan tinggi.
“Dengan perubahan bentuk, diharapkan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri kebanggaan masyarakat Kalbar ini dapat meningkatkan kualitas dan kiprahnya bagi pembangunan SDM Kalimantan Barat,” ujarnya.
Seiring dengan rencana perubahan bentuk, Yuliansyah menilai penamaan universitas perlu mempertimbangkan tokoh-tokoh berpengaruh dari Kalbar serta menghindari kesamaan nama dengan lembaga lain.
Ia secara pribadi mengusulkan Sultan Hamid II, Sultan ke-VII Keraton Qadriyah Pontianak, sebagai salah satu alternatif nama UIN. Menurutnya, Sultan Hamid II merupakan tokoh Kalbar yang memiliki kiprah penting di tingkat nasional, terutama pada masa awal kemerdekaan Indonesia.
Yuliansyah menyoroti peran Sultan Hamid II sebagai wakil Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Belanda. Dalam konferensi tersebut, pihak Republik Indonesia diwakili Mohammad Hatta. Proses itu menjadi bagian penting dalam perjuangan diplomatik menuju pengakuan kedaulatan Indonesia.
Sultan Hamid II juga dikenal atas perannya dalam perancangan lambang negara Garuda Pancasila. Meski mengakui adanya pro dan kontra terhadap sosok tersebut, Yuliansyah menilai sejarahnya perlu dipahami berdasarkan konteks politik pada masanya dan dikaji secara objektif.
“Sejarah selalu dituliskan oleh pemenang. Oleh karenanya, tidak otomatis itu sebagai satu-satunya kebenaran,” ujarnya.
