PONTIANAK POST – PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau dikenal dengan suransi Jasindo membayarkan klaim Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) senilai Rp18,95 miliar kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) atas kerugian akibat kebakaran yang menimpa Hunian Pekerja Konstruksi “Nusa Indah”.
Pembayaran ini menjadi bagian dari pelaksanaan perlindungan asuransi terhadap Barang Milik Negara (BMN) sekaligus menegaskan pentingnya pengelolaan risiko dalam menjaga aset strategis nasional.
Sebagai Ketua Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN), Asuransi Jasindo berperan dalam memimpin penyelenggaraan perlindungan aset negara bersama anggota konsorsium dan pemangku kepentingan terkait. Peran tersebut mencakup penguatan mekanisme perlindungan serta koordinasi penanganan klaim sesuai dengan ketentuan dan cakupan pertanggungan yang berlaku.
Baca Juga: Imigrasi Putussibau Awasi 25 WNA di Kapuas Hulu, Mulai Pekerja Tambang hingga Rohaniawan
Direktur Operasional Asuransi Jasindo, Ocke Kurniandy, mengatakan pembayaran klaim tersebut mencerminkan fungsi asuransi sebagai instrumen pengelolaan risiko yang membantu pemerintah menghadapi konsekuensi finansial ketika aset negara mengalami kerusakan.
“Pembayaran klaim ini merupakan bagian dari komitmen Asuransi Jasindo dalam memberikan perlindungan terhadap aset negara. Kami memandang asuransi bukan hanya sebagai mekanisme pengalihan risiko, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengelolaan risiko yang lebih menyeluruh untuk mendukung ketahanan aset strategis dan keberlanjutan pembangunan nasional,” ujar Ocke.
Menurut Ocke, penguatan program ABMN membutuhkan pendekatan yang terukur dan berbasis risiko. Setiap aset memiliki karakteristik, nilai, fungsi, serta tingkat risiko yang berbeda sehingga kebutuhan perlindungannya perlu disesuaikan dengan profil risiko dan prioritas masing-masing aset.
Untuk memperkuat implementasi program ABMN, Asuransi Jasindo bersama KABMN mendorong penguatan koordinasi dengan kementerian dan lembaga, peningkatan kualitas data serta pemetaan risiko aset, dan penentuan prioritas perlindungan berdasarkan karakteristik serta tingkat risiko masing-masing aset.
Langkah tersebut juga perlu didukung kesiapan anggaran, kapasitas industri asuransi dan reasuransi, serta proses penjaminan yang prudent agar perluasan perlindungan dapat berlangsung secara terukur dan berkelanjutan.
“Perluasan perlindungan Barang Milik Negara tidak cukup hanya dengan meningkatkan jumlah aset yang diasuransikan. Kita juga perlu memastikan bahwa data aset memadai, prioritas
perlindungan ditetapkan secara tepat, serta kapasitas pertanggungan dan dukungan reasuransi dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, kementerian dan lembaga, serta industri asuransi menjadi faktor penting dalam memperkuat program ABMN,” tambah Ocke.
