Salah satunya adalah PT. Pelangi Nuansa Jaya dan CV. Bless Express. Pemilik PT. Pelangi Nuansa Jaya dan CV. Bless Express, Efendi mengatakan, kenaikan harga solar, yang sebelumnya Rp. 5.150 menjadi Rp.6.800 perliter, sangat berdampak pada usaha ekspedisi. Mau tidak mau, ia pun berencana menaikan tarif sekitar 30 persen.
Menurut pria yang akrab disapa Aseng ini, kenaikan harga minyak atau bahan bakar mempengaruhi operasional jasa angkutan darat khususnya di Kalimantan Barat.
“Minyak mempengaruhi 60 persen biaya operasional. Kalau harga minyak naik, pasti harga barang-barang lain juga akan naik. Ban, spare part dan penunjang operasional lainnya seperti biaya bongkar muat dan lain-lain,” kata Aseng kepada Pontianak Post, Minggu (4/9).
Untuk itu, pihaknya akan menaikan tarif jasa ekspedisi, menyesuaikan kenaikan haraga BBM. “Karena kalau tidak disesuaikan pasti terjadi kerugian besar buat pelaku jasa ekspedisi,” katanya.
Apalagi, lanjut Aseng, perusahaan ekspedisi miliknya melayani pengiriman barang dengan banyak rute di Kalimantan mau pun luar Kalimantan seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
Sedangkan untuk wilayah Kalimantan, pihaknya melayani rute Pontianak-Singkawang, Bengkayang, Sejiram, Semitau, Selimbau, Putussibau hingga Badau. Selain itu, juga lintas Kalimantan, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Menurut Aseng, selain kenaikan harga BBM, persoalan lainnya yang kerap dihadapi sopir dan pengusaha eskpedisi, adalah sulitnya mendapatkan solar.
“Sebelum ada kenaikan BBM, kami sudah kesulitan solar. Karena sangat berdampak pada kelancaran penyaluran barang ke daerah, khususnya pedalaman Kapuas Hulu. Bayangkan, untuk mengirim barang ke sana, kami harus menunggu setidaknya seminggu untuk mencukupkan minyak. Kasian sopir-sopir, apa lagi yang lintas Kalimantan,” bebernya.
Selain jasa transportasi angkutan barang atau ekspedisi, berdasarkan informasi yang dihimpun Pontianak Post, juga berdampak pada kenaikan harga tiket bus di Kalimantan Barat. Baik AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), AKAP (Antar Kota Antar Provinsi), maupun ALBN (Antar Lintas Batas Negera).
Untuk PO Perintis kelas Royal Class 17 seat, rute Pontianak-Putussibau dari harga tarif Rp 350.000 menjadi Rp 400.000. demikian juga dengan PO Perintis kelas ekonomi non AC rute Pontianak-Putussibau, dari tarif Rp 200.000 menjadi Rp 230.000.
Sedangkan bus untuk PO Maju Terus/Marus kelas Royal Class rute Pontianak-Sintang, dari tarif sebelumnya Rp 175.000 menjadi Rp. 200.000. tarif tersebut juga berlaku , untuk kelas royal class rute Pontianak-Melawi.
Sementara untuk PO Tri Star Melawi kelas suites class rute Pontianak-Melawi dari yang sebelumnya Rp. 225.000 menjadi Rp 250.000, dan PO Borneo Trans kelas Royal Class rute Pontianak-Sintang, dari yang sebelumnya Rp 195.000 menjadi Rp. 230.000.
Sudah Tepat
Pengamat ekonomi Wibisono Hardjopranoto mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat tepat. "Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat," katanya saat dikonfirmasi di Mojokerto, Jatim, Sabtu malam.
Ia mengatakan, banyak ditemukan kendaraan mewah yang antre untuk membeli BBM subsidi di SPBU, ini yang dinilainya tidak tepat sasaran. "Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol," ucapnya.
Ia mengakui, dampak kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group. "Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena Covid-19," ujarnya.
Ia mengatakan, penjelasan Mensos Tri Rismaharini terkait BBM bagus karena yang dibenahi subsidi tersebut.
"Jadi, kenapa subsidi orang menjadi masalah, karena administrasi kependudukan tidak bagus. Harusnya itu tidak boleh meleset, penjelasan Bu Risma tadi ada pengendalian. Dilihat rumah, atap rumah, pantas tidak dapatkan subsidi," tuturnya.
Ia mengaku yang paling terkena dampak kenaikan BBM adalah sektor transportasi logistik, tetapi pemerintah harus siap dengan inflasi.
"Supaya pemerintah tidak boleh berdiam diri harus berikan bantuan kepada warga fixed income group yaitu penduduk dengan penghasilan yang tidak disesuaikan akibat inflasi," katanya.
Ia mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi yang diberikan pemerintah harus digeber, ditambah bukan dialihkan dari subsidi BBM. "Subsidi BBM diberikan ke orang, kalau bisa ditambahkan, tergantung kemampuan APBN," ucapnya.
Dirinya juga mendorong supaya tingkat kabupaten, camat, lurah, kepala desa, RW, RT harus membantu melakukan administrasi kependudukan untuk pemberian subsidi yang tepat. "Karena saya melihat selama ini yang mendapatkan bantuan tersebut banyak dari keluarga pejabat tadi. Itu tandanya masih banyak kebocoran," imbuhnya.
Moral Hazard
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan lebih tepat diberikan kepada orang yang membutuhkan ketimbang kepada barang untuk mencegah terjadinya moral hazard (risiko moral).
"Ketika subsidi BBM diberikan dan tiidak ada batas dan penggunanya, pada akhirnya terjadilah moral hazard yang menyebabkan kelangkaan di mana-mana," katanya di Jakarta, Minggu.
Selain tidak adanya pengawasan dari pemerintah, Pertamina sendiri pun tidak bisa mengawasi konsumsi BBM bersubsidi. Hal itulah yang kemudian menyebabkan jatah BBM bersubsidi yang tanya hanya 23 juta kiloliter membengkak menjadi 29 juta kilo liter dan membebani anggaran negara.
"Makanya sebaiknya subsidi memang ke orang, karena artinya di pasar jauh lebih sama harganya. Seperti sekarang, sejak kenaikan tanggal 3 September 2022, harga di SPBU tidak ada bedanya sehingga orang tidak antre di salah satu SPBU saja yang ada subsidinya karena disparitasnya makin kecil," katanya.
Menurut Aviliani, kebijakan memberikan subsidi ke barang tidak boleh lagi dilakukan di masa mendatang. "Ini pengalaman yang menurut saya dari beberapa Presiden, pengalaman yang sama itu dilakukan. Nah ini tidak boleh dilakukan lagi, sebaiknya memang ke orang saja," katanya.
Dalam hal ini, Aviliani mengapresiasi langkah pemerintah yang telah lebih dulu memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi BBM sebelum mengumumkan kenaikan harga BBM.
"Pemerintah sudah benar kemarin, kasih BLT dulu, baru kemudian harga naik. Oleh karena itu, perlu kecepatan dalam menyalurkan BLT agar masyarakat belum mengalami gap (selisih) kenaikan harga (akibat kenaikan BBM)," katanya.
Aviliani memahami piliihan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi untuk bisa menekan pembengkakan APBN. Ia menyebut pembengkakan APBN akan sangat berbahaya jika dibiarkan karena pemerintah nantinya harus menambah defisit anggaran.
Situs Investopedia menyebut angka defisit menunjukkan kesehatan keuangan suatu negara. Semakin besar angkanya, berarti semakin tinggi pula utangnya.
Pilihan untuk menaikkan harga BBM juga dilakukan atas dasar masih banyak penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Pemerintah menyebut sekitar 80 persen BBM bersubsidi digunakan oleh industri dan rumah tangga mampu.
"Banyak yang menggunakan (BBM bersubsidi) karena tidak ada pembatasan siapa yang boleh dan siapa yang beli dan siapa yang tidak. Pak Jokowi melihat ini layak untuk disesuaikan. Makanya, lebih bagus BLT diberikan lebih tepat atau langsung kepada orang," katanya. (arf/ant) Editor : Syahriani Siregar