PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan pembangunan jalan provinsi ruas Bodok-Meliau, Kabupaten Sanggau.
Seperti diketahui, bahwa penuntasan ruas jalan tersebut merupakan salah satu janji Gubernur Kalbar masa jabatan 2018-2023 Sutarmidji yang sudah mulai ditender sejak awal 2023.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen mengungkapkan, pada tahun 2023 ini, dari ruas jalan tersebut total efektif (aspal) yang dibangun sepanjang 3,42 kilometer.
Selain itu juga ada penanganan berupa spot-spot untuk membuat jalan menjadi fungsional, terutama di wilayah yang rusak berat sekitar satu kilometer. Sehingga total penanganan untuk tahun ini sekitar 4,42 kilometer.
"Penanganan ruas Bodok-Meliau ini murni menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar dengan nilai kontrak sebesar Rp23,6 miliar.
Dikerjakan sejak 8 Februari 2023, dengan total penanganan sekitar empat kilometer, sementara fungsional tersebar di beberapa titik," ungkapnya kepada awak media, Selasa (14/11).
Iskandar menjelaskan dari total panjang ruas jalan Bodok-Meliau 41,44 kilometer, saat ini kondisi yang sudah mantap ada sepanjang 38,16 kilometer atau sekitar 92,04 persen.
Artinya masih tersisa 3,28 kilometer atau sekitar 7,96 persen jalan yang belum mantap.
Menurutnya penuntasan pembangunan jalan tersebut memang telah menjadi komitmen Pemprov dalam rangka meningkatkan kemantapan jalan provinsi menjadi 80 persen di akhir tahun 2023.
“Sesuai komitmen Bapak Gubernur, melalui pembangunan yang terus dilakukan secara berkesinambungan, maka kami yakin target 80 persen jalan provinsi dengan status mantap (akhir 2023) bisa tercapai,” tegasnya.
Selain itu, Iskandar menjelaskan beberapa titik dari ruas tersebut yang ditangani secara fungsional, salah satunya ada di Desa Melobok.
"Untuk di lokasi Melobok ditangani fungsional, dan sudah dilakukan penanganan rusak berat," tambahnya.
Pihaknya berharap masyarakat dapat menjaga agar jalan yang sudah dalam kondisi mantap tidak rusak kembali.
Sehingga masyarakat diharapkan bisa menjaga agar tidak ada kendaraan yang melintas dalam kondisi over dimensi dan over load (ODOL).
Apalagi karena adanya kenaikan harga material ruas jalan tersebut ditargetkan baru bisa mantap total 100 persen, pada 2024.
"Kami dihadapkan dengan permasalahan kerusakan baru akibat truk angkutan ODOL yang semakin merajalela yang kita khawatirkan menimbulkan kerusakan baru,” katanya.
Ia menambahkan, seharusnya selesai tahun ini, karena ada kenaikan (harga) material, sehingga diselesaikan tahun depan.
Itulah momok yang dihadapi. Terlebih lagi kewenangan jembatan timbang telah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan sehingga menyebabkan pengendalian sangat minim.
“Problemnya, truk angkutan yang melintas selain over dimensi juga melakukan konvoi, berakibat memperburuk kondisi jalan dan menambah kondisi jalan tidak mantap," pungkasnya.(bar)
Editor : A'an