PONTIANAK POST - Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kalimantan Barat diproyeksikan berkurang hingga Rp 522 miliar pada tahun 2026. Dana TKD tersebut secara garis besar memang sedikit mempengaruhi visi-misi APBD Kalbar, yang sebelumnya sudah disusun rapi antara legislatif dan eksekutif.
Namun, menurut Syarif Abdullah Alkadrie, anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat I, penurunan tersebut tidak berarti dana yang mengalir ke daerah ikut menyusut.
“Penurunan TKD memang terjadi, tapi itu lebih terkait alokasi dalam APBD yang berkurang, dan bukan berarti dana ke daerah berkurang,” ujarnya diwawancarai via telepon, Kamis (16/10).
Menurutnya dana TKD biasanya terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Menurutnya, meski komponen-komponen itu mengalami penyesuaian, pemerintah pusat justru menyalurkan sejumlah dana tambahan melalui skema lain yang tetap masuk ke kas daerah.
"Ada dana Makanan Bergizi Gratis (MBG), dana desa yang kabarnya naik, dana untuk pembangunan sekolah rakyat, serta dana inpres infrastruktur jalan dan irigasi dalam rangka ketahanan pangan. Semua ini pasti menyentuh Kalbar,” jelasnya.
Syarif menekankan bahwa tantangan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada koordinasi antara pusat dan daerah agar penyaluran berjalan efektif. Ia mengutip data Kementerian Keuangan yang menyebut masih banyak dana menganggur di perbankan daerah.
"Masalahnya bukan kurang dana, tapi matching antara kebijakan pusat dan eksekusi di daerah. Nah soal dana mengendap di perbankan, bisa saja dana gaji yang karena memang pencairannya bertahap per bulan, bukan sekaligus,” terangnya.
Ia menambahkan, DPR RI khususnya dari dapil Kalbar terus mendorong sinergi agar dana yang tersedia benar-benar dimanfaatkan untuk program prioritas daerah. “Kami memaklumi kondisi fiskal nasional saat ini. Yang terpenting, dana yang ada bisa berjalan efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ucap Syarif.
Dengan berbagai skema pendanaan baru yang tetap mengalir, pemerintah daerah di Kalbar diminta tetap optimis dan memperkuat perencanaan agar tidak terganggu oleh perubahan alokasi TKD tahun depan. "Saya percaya pasti akan ada evaluasi terkait TKD. Tinggal terus menyamakan persepsi antara pusat dan daerah saja," pungkas Syarif. (den)
Editor : Miftahul Khair