PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pelayanan publik tetap berjalan normal pascaperiode Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan saat momentum Hari Suci Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Sekretaris Daerah Kalbar Harisson mengingatkan bahwa fleksibilitas kerja yang sempat diberlakukan bukan berarti mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Justru, pola kerja tersebut menjadi uji kedisiplinan dan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN).
“WFA bukan libur. ASN tetap harus produktif dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegas Harisson.
Sebelumnya, kebijakan WFA diterapkan mengikuti arahan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026. Dalam implementasinya di Kalbar, komposisi kerja diatur dengan 75 persen ASN bekerja secara fleksibel dan 25 persen tetap bertugas di kantor pada periode tertentu di bulan Maret 2026.
Meski demikian, sejumlah sektor vital seperti layanan kesehatan, transportasi, serta bidang ketenteraman dan ketertiban tetap beroperasi penuh dan tidak mengikuti skema WFA.
Harisson menjelaskan, pengaturan teknis pelaksanaan WFA diserahkan kepada masing-masing perangkat daerah, dengan penekanan pada keberlangsungan pelayanan. Kepala perangkat daerah diminta memastikan tetap ada petugas di kantor untuk melayani masyarakat secara langsung.
Menurutnya, pengalaman pelaksanaan WFA ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menerapkan sistem kerja fleksibel ke depan.
“Yang terpenting adalah output kerja dan pelayanan tetap optimal, baik bekerja dari kantor maupun dari lokasi lain,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan ASN untuk tetap menempatkan tugas sebagai prioritas utama, meskipun berada dalam suasana hari besar keagamaan.
“Silaturahmi itu penting, tapi ketika ada tugas mendesak, itu harus didahulukan,” pungkasnya. (mse/r)
Editor : Hanif