Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KAMMI: Keberhasilan Swasembada Beras Perlu Terus Didukung Penguatan Anggaran Pertanian

A

Ilustrasi panen padi.
Ilustrasi panen padi.


Advertisement

PONTIANAK POST - Sektor pertanian Indonesia kembali menunjukkan peran pentingnya di tengah ketidakpastian pangan global.

Saat banyak negara menghadapi tekanan produksi dan gejolak harga komoditas, Indonesia justru mencatat capaian signifikan melalui keberhasilan mencapai swasembada beras pada tahun 2026.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menilai keberhasilan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat dukungan anggaran terhadap sektor pertanian. Organisasi mahasiswa tersebut berpandangan bahwa kebijakan fiskal yang kuat menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Advertisement

Ketua Umum PP KAMMI, Ahmad Jundi Khalifatullah, menegaskan bahwa alokasi dana bagi Kementerian Pertanian memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, khususnya petani.

Ia menilai anggaran pertanian merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan produksi pangan dan stabilitas nasional.

Menurut Jundi, keberhasilan mencapai swasembada beras tahun ini tidak terlepas dari kemampuan pemerintah mengelola sumber daya secara efektif.

Advertisement

Ia secara khusus mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang dinilai mampu memaksimalkan penggunaan anggaran sehingga Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras secara mandiri.

“Menteri Amran telah menunjukkan bahwa dengan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, Indonesia mampu mencapai swasembada beras pada 2026. Karena itu, tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Pertanian,” tegas Jundi (14/3/2026)

Ia menambahkan bahwa berbagai program pembangunan pertanian membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai.

Modernisasi alat dan mesin pertanian, peningkatan produktivitas lahan, serta distribusi pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dinilai sangat bergantung pada kekuatan anggaran pemerintah.

Selain keberhasilan swasembada beras, sektor pertanian juga mencatat pencapaian ekonomi yang signifikan.

Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat mencapai 5,74 persen, sebuah angka yang menunjukkan peningkatan peran pertanian dalam perekonomian nasional.

“Ini menjadi sejarah baru, karena kontribusi PDB sektor pertanian merupakan yang tertinggi dalam 25 tahun terakhir,” jelas Jundi

KAMMI menilai ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan sektor ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan masa depan bangsa.

Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam hal dukungan anggaran.

“Ketahanan pangan menyangkut hidup dan masa depan sebuah bangsa. Karena itu, kami memandang dukungan anggaran untuk Kementan harus menjadi prioritas agar target swasembada pangan benar-benar terwujud, bukan sekadar slogan,” tutupnya.

Dengan capaian tersebut, dukungan kebijakan dan penguatan anggaran sektor pertanian dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional serta memastikan ketahanan pangan Indonesia mampu berkelanjutan dalam jangka panjang. **

Advertisement

Artikel Terkait

Penerapan Sistem Pertanian Modern di Sambas Berhasil Dongkrak Hasil Panen Padi Hingga 8 Ton

Penerapan Sistem Pertanian Modern di Sambas Berhasil Dongkrak Hasil Panen Padi Hingga 8 Ton

Poktan Dwi Mulya Desa Lonam puji program pertanian modern yang berhasil dongkrak panen padi hingga 8 ton per hektare.

Polsek Meliau Salurkan Bibit Jagung, Tanam di Lahan 2 Hektare Desa Cupang

Polsek Meliau Salurkan Bibit Jagung, Tanam di Lahan 2 Hektare Desa Cupang

Wujudkan kemandirian pangan, aparat Polsek Meliau dan warga Desa Cupang bahu-membahu tanam bibit jagung hibrida di lahan seluas dua hektare.

Pekrindo Minta Raperda Tata Kelola Kratom Tak Bebani Petani dan Pelaku Usaha

Pekrindo Minta Raperda Tata Kelola Kratom Tak Bebani Petani dan Pelaku Usaha

Perkrindo Kalbar dukung Raperda Tata Kelola Kratom, namun minta DPRD kaji ulang klausul sertifikasi ISO yang dinilai terlalu beratkan petani

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer