PONTIANAK POST--Di tengah tekanan global dan potensi gangguan pasokan pangan dunia, Indonesia justru menunjukkan penguatan signifikan dengan cadangan beras pemerintah yang telah mencapai 5 juta ton. Capaian ini menjadi indikator kuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendapat apresiasi dari DPR RI atas kinerja Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.
Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menilai capaian tersebut mencerminkan hasil konkret kinerja sektor pertanian, khususnya dalam percepatan target swasembada beras.
“Presiden Prabowo, ngasih target 4 tahun tahun swasembada beras, tapi menteri Amran hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mewujudkannya. Ini luar biasa,” kata Rajiv, Senin (27/4/2026).
Rajiv menyebut, peningkatan produksi beras nasional menjadi faktor utama yang mendorong penguatan cadangan pangan. Produksi beras nasional dilaporkan melonjak sebesar 13,29 persen pada tahun lalu, dengan capaian saat ini mencapai sekitar 5,7 juta ton per bulan.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan ancaman gangguan pangan, kita justru aman karena memiliki cadangan pangan yang berlimpah hingga 324 hari kedepan. Bahkan setiap bulan produksi beras kita mencapai 5,7 juta ton,” ungkapnya.
Ia juga menilai berbagai program strategis Kementan berjalan efektif dan mulai menunjukkan hasil konkret di lapangan, mulai dari perluasan areal tanam, optimalisasi lahan, penyediaan benih unggul, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk, hingga hilirisasi sektor pertanian dan peternakan.
Di bawah kepemimpinan Mentan Amran, Kementan terus memperkuat langkah strategis dalam membangun ketahanan pangan nasional. Melalui serangkaian kebijakan terukur dan terintegrasi, Kementan berhasil mempercepat target swasembada pangan dari empat tahun menjadi hanya sekitar satu tahun, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika global yang kian menantang.
Transformasi tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan hulu hingga hilir. Pada awal pemerintahan, sektor pertanian dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar, seperti keterbatasan pupuk, kerusakan jaringan irigasi, hingga lemahnya distribusi sarana produksi.
Menjawab tantangan tersebut, Kementan melakukan deregulasi besar-besaran dengan menyederhanakan ratusan aturan, sekaligus menerbitkan puluhan regulasi strategis untuk mempercepat produksi pangan. Reformasi juga difokuskan pada sektor pupuk dengan mengembalikan alokasi subsidi menjadi 9,55 juta ton, menurunkan harga pupuk hingga 20 persen, serta membuka akses lebih luas bagi petani.
Di sisi produksi, intervensi dilakukan secara masif melalui optimalisasi lahan, penggunaan benih unggul di jutaan hektare, pompanisasi lahan tadah hujan, hingga pencetakan sawah baru. Modernisasi pertanian juga didorong melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian serta teknologi berbasis precision farming.
