PONTIANAK POST – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Muara Enim, Edison, menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dugaan tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan gelar perkara pada Senin (8/6) malam.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dugaan penerimaan uang oleh kepala daerah tersebut berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan di sektor pendidikan, yang semestinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan belajar masyarakat.
“Dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati terkait dengan pengadaan-pengadaan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (9/6).
KPK mengungkapkan telah menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan setelah menemukan bukti permulaan yang dianggap cukup dalam proses ekspose atau gelar perkara.
Berdasarkan hasil operasi senyap yang dilakukan di wilayah Sumatera Selatan dan Jakarta, lembaga antirasuah itu kemudian menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
“Maka berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang diperoleh, diputuskan perkara ini naik ke tahap penyidikan, untuk kemudian menetapkan para pihak sebagai tersangkanya,” ujar Budi.
Meski demikian, KPK belum mengumumkan secara rinci jumlah maupun identitas seluruh tersangka yang terlibat dalam perkara tersebut.
Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan total 10 orang dari berbagai lokasi di Sumatera Selatan dan Jakarta. Salah satu pihak yang diamankan adalah Bupati Muara Enim, Edison.
Hingga Selasa pagi, para pihak yang terjaring OTT masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK untuk mendalami aliran dana, peran masing-masing pihak, serta konstruksi perkara yang sedang diselidiki.
KPK menyatakan akan menyampaikan secara lengkap kronologi kasus, identitas tersangka, serta barang bukti yang diamankan dalam konferensi pers resmi.
