
PONTIANAK POST – Apakah sesuatu yang sah secara hukum otomatis adil secara moral? Pertanyaan itu menjadi benang merah dalam peluncuran dan bedah buku Pemisahan Hukum dan Moralitas: Mengkaji Pemikiran H.L.A. Hart karya Dr. Antonius Widyarso SJ di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta, Jumat (19/6). Diskusi menghadirkan Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto, anggota DPR sekaligus praktisi hukum Taufik Basari, serta penulis buku.
Pembahasan tidak berhenti pada teori filsafat hukum. Para pembicara mengaitkan gagasan Herbert Lionel Adolphus (H.L.A.) Hart dengan dinamika hukum, politik, dan demokrasi di Indonesia, terutama mengenai hubungan antara kepastian hukum, keadilan, dan hak masyarakat untuk mengkritik kebijakan negara.
Hukum dan Moralitas Perlu Dibedakan
Antonius Widyarso, yang akrab disapa Romo Widy, menjelaskan bahwa pemikiran Hart kerap disalahpahami sebagai ajakan untuk mematuhi hukum tanpa mempertimbangkan moralitas. Padahal, menurutnya, Hart justru memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritik hukum yang dinilai tidak adil.
"Hukum yang sah belum tentu adil," menjadi pokok gagasan yang terus mengemuka sepanjang diskusi.
Menurut Romo Widy, Hart tidak menolak moralitas. Ia hanya membedakan hukum dan moralitas secara konseptual sehingga keberlakuan suatu aturan tidak otomatis membuatnya benar secara etis.
"Hart menyebut bahaya ketika hukum dijadikan semacam stempel moralitas. Pengesahan hukum otomatis dianggap sebagai pengesahan moral," ujarnya.

Pemisahan tersebut, lanjutnya, justru menjaga ruang kritik dalam masyarakat demokratis. Warga negara dapat mengakui keberadaan suatu hukum, tetapi tetap memiliki hak untuk mempertanyakan keadilannya.
Hukum Tidak Hanya Hidup dalam Undang-Undang
Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, mengingatkan bahwa hukum negara bukan satu-satunya norma yang mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.
Menurutnya, masyarakat hidup dalam berbagai sistem hukum sekaligus, mulai dari hukum negara, hukum adat, hukum agama, hingga norma sosial yang berkembang dalam komunitas.
"Hukum negara bukan satu-satunya acuan dalam perilaku kita," katanya.
Melalui perspektif pluralisme hukum, Sulistyowati menjelaskan bahwa hukum selalu berinteraksi dengan nilai sosial yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, memahami hukum tidak cukup hanya membaca undang-undang, tetapi juga melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga mengingatkan agar hukum modern tidak terjebak hanya pada prosedur formal, melainkan tetap berpijak pada cita keadilan dan realitas sosial.


