Terus Makan Korban, DPR Desak Setop Latsarmil Manajer Kopdes
PONTIANAK POST – Kematian lima peserta dalam program latihan dasar militer (latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memicu sorotan tajam dari parlemen. DPR mendesak pemerintah menghentikan sementara seluruh pelaksanaan pelatihan dan melakukan investigasi menyeluruh guna mencegah bertambahnya korban.
Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menilai peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai kejadian biasa. Menurutnya, hilangnya lima nyawa peserta dalam sebuah program pemerintah merupakan persoalan serius yang membutuhkan evaluasi total.
"Peristiwa meninggalnya lima orang calon manajer Kopdes Merah Putih ini merupakan masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng nyawa manusia yang meninggal," kata Oleh Soleh, Minggu (28/6).
Ia mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan sementara pelaksanaan latsarmil dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga seluruh proses evaluasi selesai dilakukan.
Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, para peserta merupakan putra-putri terbaik bangsa yang ingin berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Karena itu, setiap kejadian yang menghilangkan nyawa peserta harus menjadi perhatian serius negara.
Oleh juga meminta adanya perbaikan menyeluruh terhadap sistem pembinaan dan metode pelatihan. Ia menegaskan pendekatan yang diterapkan harus disesuaikan dengan latar belakang peserta yang merupakan warga sipil, bukan prajurit militer.
"Mereka adalah masyarakat sipil sehingga pelatihan fisik yang dilakukan tidak boleh terlalu berat. Mereka bukan tentara dan tentu kemampuan fisiknya tidak sama dengan prajurit yang telah menjalani pendidikan kemiliteran," ujarnya.
Lima Calon Manajer Kopdes Tewas
Berdasarkan data Kemhan, lima peserta yang meninggal dunia masing-masing adalah Yonanda Muhammad Taufiq pada 17 Juni, Anisa Muyassaroh pada 18 Juni, Novia Rahmadhani Sihotang pada 22 Juni, serta Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dan Nola Dya Sari yang meninggal pada 26 Juni.
Sorotan serupa datang dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty. Ia meminta pemerintah tidak hanya menyatakan peristiwa tersebut sebagai musibah, tetapi juga membuktikan bahwa seluruh standar perlindungan terhadap peserta telah dipenuhi.
