Gubernur Ria Norsan Minta Camat se-Kalbar Kawal Program MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih
PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan meminta seluruh camat memperkuat koordinasi lintas pemerintahan dan mengawal pelaksanaan program strategis agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.
"Peran camat tidak hanya sebatas menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan berbagai program pemerintah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Norsan saat membuka Rapat Koordinasi Camat se-Kalbar Tahun 2026 di Pontianak, Senin (9/11).
Ia mengatakan camat memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Perkuat Pendidikan Karakter, 200 Guru PAUD Dibekali Nilai Pancasila dan Kebangsaan
Karena itu, camat diminta memastikan kebijakan dan program pembangunan berjalan selaras, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan, dan merespons berbagai persoalan yang berkembang di wilayah masing-masing.
Norsan juga mengingatkan camat agar aktif mengawal sejumlah program prioritas pemerintah pusat, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Kampung Nelayan.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan koordinasi yang baik antara aparatur kecamatan dan pemerintah desa agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain mengawal pembangunan, gubernur meminta camat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan pendekatan humanis, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Untuk itu, camat diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan wilayah, menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memastikan persoalan kewilayahan mendapatkan penanganan yang tepat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Norsan berharap terbangun kesamaan persepsi, penguatan koordinasi, dan komitmen bersama seluruh camat dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.
