PONTIANAK POST - Badan Gizi Nasional (BGN) memangkas pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 sekitar Rp39 triliun, dari semula Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Penyesuaian dilakukan seiring pembenahan tata kelola dan validasi data penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan angka tersebut masih bersifat sementara karena evaluasi pelaksanaan program masih berlangsung. "Untuk tahun 2026 saat ini sudah ada efisiensi anggaran dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Namun angka tersebut masih sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).
Menurut Agustina, evaluasi dilakukan terhadap seluruh komponen belanja agar penggunaan APBN lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Apabila hasil kajian menunjukkan kebutuhan anggaran berubah, pagu akan disesuaikan.
Agustina mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta BGN memprioritaskan pembenahan tata kelola dibanding mengejar jumlah penerima manfaat. BGN diberi waktu satu bulan untuk menyempurnakan sistem pendataan dan mekanisme pelaksanaan program.
"Kami diberi waktu lagi oleh Bapak Presiden untuk mempertajam tata kelolanya. Nanti hasil penyisiran terhadap 62,7 juta penerima manfaat akan menentukan kebutuhan anggaran," katanya.
Ia menegaskan efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi manfaat program, melainkan menghilangkan pemborosan akibat data yang belum akurat. Dalam evaluasi sementara, BGN menemukan adanya sekolah yang dilayani dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Duplikasi tersebut dinilai menyebabkan anggaran terbuang karena jumlah penerima tidak sesuai dengan data pokok pendidikan (Dapodik). "Kalau ditemukan kondisi seperti itu, tentu akan kami benahi agar anggarannya sesuai kebutuhan riil," ujarnya.
Validasi Data Berpengaruh
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebutuhan anggaran MBG masih berpotensi turun setelah validasi data penerima dan perbaikan manajemen selesai dilakukan.
"Ada kemungkinan setelah proses perbaikan manajemen di Badan Gizi Nasional dan validasi data, kebutuhan anggaran MBG akan turun," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/7).
