
PONTIANAK POST — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menggodok usulan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pemerintah daerah yang kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan opsi tersebut belum diputuskan. Pemerintah masih menyusun formula dan menunggu kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Mungkin salah satu usulnya adalah PPPK itu bisa dibantu diselesaikan melalui DAU. Tetapi, tentu ini belum pasti, dan masih dalam penggodokan formulanya serta menunggu kebijakan dari Kementerian Keuangan," kata Bima Arya Sugiarto di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8).
Baca Juga: Wali Kota Pontianak Pastikan Kontrak PPPK dan Tenaga Paruh Waktu Tetap Diperpanjang Tahun Depan
Kemendagri Sisir Daerah yang Kesulitan Bayar Gaji PPPK
Bima mengatakan Kemendagri telah menginstruksikan jajarannya menyisir kabupaten, kota, dan provinsi yang tidak memiliki ruang fiskal untuk menanggung gaji PPPK.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui daerah yang menghadapi kesulitan membayar gaji PPPK.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait kondisi tersebut. Koordinasi dilakukan bersama Kemenkeu untuk memverifikasi data dan kondisi terkini pemerintah daerah.
"Jadi, ini yang sekarang sedang kami godok. Kami dalami data-datanya dari daerah mana saja yang memang kesulitan membayar PPPK," tuturnya merespons pertanyaan wartawan.
Usulan Tambahan DAU untuk Gaji PPPK Dinilai Wajar
Bima menilai wajar jika pemerintah provinsi mengusulkan penambahan DAU untuk membayar gaji PPPK yang mulai terkendala.
Namun, Pemerintah Pusat tetap akan meninjau usulan tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah kemampuan fiskal nasional untuk menyediakan tambahan anggaran.



