Status PPPK Guru Dialihkan Jadi Pegawai Pemerintah Pusat, Ini Ketentuannya
PONTIANAK POST - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berprofesi sebagai guru akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan dalam rapat antara jajaran pemerintah dan DPR RI. Prasetyo memastikan pengalihan status kepegawaian itu juga telah mempertimbangkan kondisi fiskal.
"Kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat," kata Prasetyo usai rapat bersama DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/8).
PPPK Paruh Waktu Diangkat Penuh Waktu
Prasetyo menjelaskan, guru yang berstatus sebagai PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Sementara itu, guru yang saat ini berstatus sebagai PPPK penuh waktu memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi PNS pada 2027.
Menurut Prasetyo, pemerintah terus melakukan sinkronisasi data terkait kepegawaian guru dengan berbagai status tersebut.
Dia mengatakan penyelesaian persoalan kepegawaian guru tidak dapat berdiri sendiri karena berbagai aspek harus diperhitungkan.
Pemerintah Tampung Aspirasi Asosiasi Guru
Selain melalui DPR RI, pemerintah pusat juga kerap menerima aspirasi dari kalangan asosiasi guru terkait persoalan kepegawaian.
"Kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya," kata dia.
