Kurang dari 15 Menit Data Langsung Berubah, Sanggahan Bansos Diproses! Begini Cara Memperbaiki Data
PONTIANAK POST — Kesempatan memperbaiki data bantuan sosial kini semakin terbuka melalui layanan digital. Kementerian Sosial mencontohkan sanggahan seorang warga yang diproses dalam 11 menit, sehingga statusnya berubah dari tidak layak menjadi berpotensi layak menerima bansos.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan contoh tersebut di Jakarta, Rabu (30/9). Proses cepat itu terjadi setelah warga mengajukan sanggahan disertai foto kondisi rumah sebenarnya.
Waktu 11 menit merupakan hasil pada kasus yang dicontohkan, bukan jaminan durasi seluruh pengajuan. Status “berpotensi layak” juga masih memerlukan tindak lanjut penetapan penerima bantuan.
Foto Rumah Membantu Mengoreksi Penilaian
Warga yang dicontohkan Mensos adalah Sri Dewi Rianti dari Bogor, Jawa Barat. Ia didaftarkan oleh agen perlindungan sosial atau Perlinsos pada pukul 09.43 WIB, tetapi awalnya dinyatakan tidak layak karena tercatat pada kelompok desil di atas empat.
Sri kemudian mengajukan sanggahan pukul 10.11 WIB dengan mengunggah foto kondisi rumah. Pada pukul 10.22 WIB, statusnya diperbarui menjadi berpotensi layak.
| Tahap | Waktu | Keterangan |
|---|---|---|
| Pendaftaran | 09.43 WIB | Awalnya dinyatakan tidak layak |
| Pengajuan sanggahan | 10.11 WIB | Mengunggah foto kondisi rumah |
| Pembaruan status | 10.22 WIB | Menjadi berpotensi layak |
Artinya, proses dari pendaftaran awal sampai pembaruan status berlangsung 39 menit. Adapun waktu pemeriksaan setelah sanggahan diajukan adalah 11 menit, sebagaimana disampaikan Mensos.
Mengapa Warga Bisa Dinilai Tidak Layak?
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto menjelaskan, penilaian awal dilakukan melalui pencocokan data lintas kementerian dan lembaga. Informasinya mencakup kepemilikan kendaraan, sertifikat tanah, daya listrik, gaji, kepesertaan BPJS, serta status pekerjaan.
Namun, data administratif belum tentu menggambarkan keadaan terbaru setiap keluarga. Karena itu, warga diberi kesempatan memperbaikinya.
“Namun, hasil dari sistem itu bukan merupakan vonis akhir. Jika oleh sistem dinyatakan tidak layak, masyarakat masih diberikan kesempatan untuk menyanggah dengan cara memutakhirkan data riil di lapangan secara transparan,” kata Joko.
