Raja dan Sultan se-Kalimantan Desak Pemerintah Segera Atasi Karhutla
PONTIANAK POST – Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan mendapat perhatian serius dari para tokoh adat. Melalui pertemuan Kerapatan Borneo yang digelar di Jakarta, para raja dan sultan se-Kalimantan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penanganan karhutla serta melakukan langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Ketua Kerapatan Borneo, Pangeran Khairul Saleh, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah ini. Sultan Banjar yang juga anggota DPR RI Fraksi PAN tersebut menilai karhutla bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan perekonomian warga.
Ia menekankan, penanggulangan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, hingga tokoh adat.
Baca Juga: Kemenhut Sanksi 32 Perusahaan Terkait Karhutla, Sembilan di Antaranya Beroperasi di Kalbar
"Bumi Kalimantan adalah warisan leluhur yang wajib kita jaga bersama. Saat bumi menangis ditimpa asap dan api, tidak ada pilihan selain kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk saling menopang," ujar Khairul Saleh, Senin (19/10).
Ia juga meminta pemerintah lebih fokus pada langkah pemadaman dan mitigasi yang menyeluruh, serta menghindari ego sektoral antarinstansi dalam menangani bencana ini.
"Jangan sampai terjadi seperti kiasan gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai keterlambatan penanganan atau ego sektoral membuat rakyat kecil yang menanggung perihnya asap dan hilangnya mata pencaharian," tegasnya.
Meski demikian, Kerapatan Borneo mengapresiasi upaya tim gabungan yang terus memadamkan api di lapangan. Organisasi ini juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintah menyosialisasikan pencegahan karhutla kepada masyarakat melalui jejaring adat di masing-masing kesultanan.
Selain persoalan karhutla, pertemuan ini juga membahas isu ketimpangan pembangunan daerah. Raja Matan Tanjungpura, Pangeran Ratu Kamboja, yang membuka musyawarah tersebut, menyoroti masalah kerusakan infrastruktur jalan, perizinan yang terlalu berpusat di Jakarta, hingga pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam yang dinilai belum sebanding.
Baca Juga: Forum Intelektual Kritik Penanganan Karhutla 2026, Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Nasional
Ia mengingatkan pemerintah agar pembangunan infrastruktur tidak terus-menerus difokuskan di Pulau Jawa, melainkan harus merata hingga ke Kalimantan.
"Pemerintah jangan hanya memfokuskan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa. Kalimantan juga harus mendapatkan pemerataan pembangunan, termasuk melalui pembangunan jaringan kereta api yang menghubungkan seluruh wilayah Kalimantan," tegas Pangeran Ratu Kamboja.
