PONTIANAK POST – Siapa aktor utama di balik dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting? Ibarat dunia game, siapa raja terakhirnya? Pertanyaan itu kini menjadi fokus penyidikan Bareskrim Polri. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengungkap aktor intelektual, motif, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam operasi tersebut.
Pembentukan tim khusus dilakukan di tengah perkembangan penyidikan yang menetapkan tersangka baru. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri itu diduga menyetujui penghapusan file hasil penyadapan. Sebelumnya, Slamet masih berstatus saksi.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara. Slamet diduga memiliki peran penting dalam mekanisme penyadapan karena persetujuannya diperlukan sebelum operasi dilakukan. "Tersangka EH dan AS jika akan melaksanakan penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU," jelas Suhermanto.
Keterlibatan Slamet juga terungkap dalam dugaan penghapusan data hasil penyadapan. Pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta disebut meminta izin kepada Slamet untuk menghapus file tersebut. Permintaan itu kemudian disetujui. "Tersangka SU memberikan ACC (persetujuan, Red) untuk penghapusan file itu," ungkap Suhermanto.
Dengan penetapan tersebut, jumlah tersangka menjadi empat orang. Selain Slamet, tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (AS), dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH).
Meski berstatus tersangka, Slamet belum ditahan. Penyidik mempertimbangkan kondisi kesehatannya yang masih dalam pemulihan setelah mengalami stroke. "Tersangka SU masih sakit dan menjalani pemulihan setelah mengalami stroke," kata Suhermanto.
Hingga kemarin, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan lima ahli. Mereka terdiri atas tiga ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta dua ahli hukum pidana.
Slamet dijerat sejumlah pasal, antara lain Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman maksimal enam tahun penjara. Penyidik juga menerapkan Pasal 258 ayat 1 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE terkait penghapusan informasi elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
