DPR Panggil Kapolri, Minta Penjelasan Dalang Penyadapan Presiden
PONTIANAK POST – Komisi III DPR RI akan meminta penjelasan langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenai kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri. DPR juga akan mendalami siapa dalang dan motif di balik perkara yang kini telah menjerat empat tersangka tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat kerja bersama Kapolri dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11). Rapat tersebut akan dipimpinnya bersama para wakil ketua Komisi III dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal,” kata Habiburokhman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (8/11).
Dia menegaskan, pembahasan tidak hanya menyangkut perkembangan penyidikan, tetapi juga mengungkap pihak yang berada di balik dugaan penyadapan tersebut, termasuk motif yang melatarbelakanginya.
Rapat kerja itu akan dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dek Gam. Habiburokhman menjelaskan, rapat baru dapat digelar pada Kamis karena masa sidang DPR RI baru dimulai Selasa (10/11).
Meski demikian, dia memastikan Komisi III akan mengawal penanganan perkara tersebut hingga tuntas. DPR meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai ketentuan hukum, tanpa terkecuali.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut menjadi sorotan setelah Polri menetapkan sejumlah pejabat dan mantan pejabat tinggi kepolisian sebagai tersangka. Perkara ini juga berkaitan dengan dugaan penghapusan data elektronik.
Pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
