Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri: Tito Hadir, Idham Azis Absen
PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung ketika Bareskrim Polri tengah mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh, termasuk mantan Kapolri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan tersebut. Sejumlah pejabat negara juga hadir, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir merupakan para purnawirawan yang pernah memimpin Polri pada rentang 1998–2019. Mereka adalah Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Surojo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.
Tito yang kini menjabat Menteri Dalam Negeri merupakan Kapolri periode 2016–2019. Sementara itu, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Idham Azis yang menjabat pada 2019–2021 tidak masuk dalam daftar undangan yang hadir.
Dalam rekaman yang disiarkan Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut para mantan Kapolri dengan berjabat tangan sebelum memasuki ruang pertemuan. Kapolri Suyudi memperkenalkan para mantan pimpinan Polri tersebut kepada Presiden.
Pertemuan berlangsung di meja bundar dengan Prabowo berada di tengah. Sejumlah pejabat negara dan pimpinan Polri juga terlihat mendampingi. Namun, Istana hanya menyiarkan rekaman bagian awal pertemuan tanpa suara sehingga substansi pembahasan belum diketahui secara terperinci.
Dalam keterangan resminya, Sekretariat Presiden menyebut pertemuan tersebut sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran pandangan mengenai berbagai isu. Momentum itu juga menjadi ruang berbagi pengalaman lintas generasi kepemimpinan di tubuh Polri.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri berinisial LSP.
Bareskrim Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal serta penghapusan data elektronik dan akses ilegal.
