PONTIANAK POST – Presiden Prabowo Subianto menyinggung pengkhianatan dan godaan kekuasaan dalam pidato politik pada puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11) malam.
Pernyataan itu disampaikan ketika pemerintah dan kepolisian tengah menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden serta sejumlah tokoh, yang belakangan turut dikaitkan dengan indikasi tindak pidana makar.
Prabowo mengaku tidak terlalu terkejut dengan berbagai bentuk pengkhianatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengalamannya mempelajari sejarah membuat dia memahami bahwa perebutan dan penyalahgunaan kekuasaan kerap menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia.
"Ada di antara kita yang suka menghina bangsa sendiri. Saya kadang-kadang geleng-geleng kepala sendiri. Tetapi, karena saya suka belajar sejarah, dan saya sudah lama jadi orang Indonesia, jadi saya tidak terlalu kaget. Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dengan kasus-kasus pengkhianatan, karena kekuasaan sangat menggoda," kata Prabowo.
Presiden kemudian mengutip adagium yang dikenal luas dari politikus Inggris, Lord Acton, mengenai kecenderungan kekuasaan untuk mendorong korupsi. Menurut dia, semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula godaan untuk menyalahgunakannya.
"Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan condong menggoda orang jadi korup, makin besar kekuasaan semakin besar godaan untuk menjadi korup," ujarnya.
Pernyataan mengenai pengkhianatan dan kekuasaan tersebut mengemuka di tengah sorotan terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat dan tokoh. Kasus itu menjadi salah satu dinamika politik nasional dalam beberapa pekan terakhir.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Prabowo prihatin atas dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah pimpinan maupun tokoh lainnya.
Istana bahkan menyebut perbuatan tersebut berpotensi mengarah pada tindakan makar dan membahayakan kepentingan serta keselamatan negara. Namun, dugaan makar masih harus dibuktikan melalui proses hukum, termasuk dengan mengungkap tujuan dan rangkaian tindakan yang dilakukan para pihak terkait.