PONTIANAK POST – Para pengendara kendaraan bermotor kini dituntut untuk semakin waspada dan disiplin saat mengaspal di jalan raya. Pasalnya, pihak Korlantas Polri tengah mematangkan wacana penerapan merit point system atau sistem poin yang berpotensi memicu sanksi pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi para pelanggar lalu lintas yang membandel.
Rencana penertiban berskala nasional ini merupakan bagian integral dari pengembangan program Traffic Attitude Record. Melalui sistem pencatatan rekam jejak digital ini, setiap bentuk kepatuhan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan akan terekam secara otomatis sebagai bahan penilaian pihak kepolisian.
Melansir dari laman resmi Korlantas Polri, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin memaparkan bahwa inovasi pengawasan ini mengusung konsep dasar reward and punishment (penghargaan dan sanksi). "Pengendara yang tertib berlalu lintas berpeluang mendapatkan apresiasi. Sebaliknya, mereka yang melakukan pelanggaran tertentu dapat dikenakan sanksi lebih tegas, termasuk pencabutan SIM," ujarnya.
Dalam pemaparannya pada Selasa (10/11), Aries menegaskan kembali bahwa sanksi pencabutan izin mengemudi tersebut bukanlah isapan jempol belaka, melainkan dapat dieksekusi secara sah setelah melalui putusan pengadilan. "Bahkan mungkin ada kasus-kasus tertentu dia bahkan SIM-nya itu bisa dicabut," tegas Aries.
Lebih jauh, sang jenderal meyakini bahwa pemberlakuan sistem poin tilang ini bakal menjadi jurus ampuh untuk mendongkrak budaya disiplin masyarakat saat berkendara. Skema pengawasan serupa sejatinya sudah lebih dulu diimplementasikan dengan sukses oleh berbagai negara maju demi membangun peradaban lalu lintas yang berkeselamatan tinggi.
Meski demikian, pihak Korlantas Polri saat ini masih terus menggodok mekanisme merit point system serta mematangkan infrastruktur Traffic Attitude Record sebelum resmi diberlakukan ke publik.
Melalui perombakan regulasi ini, kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) ke depannya tidak lagi sekadar dianggap sebagai lembaran administratif biasa, melainkan wujud nyata tanggung jawab moral pengendara dalam menjamin keselamatan bersama di jalan raya. (*)
