
PONTIANAK POST - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah menyiapkan skema afirmasi dan bantuan operasional bagi perguruan tinggi swasta (PTS) apabila kebijakan pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri (PTN) diberlakukan.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan PTS, terutama kampus kecil dengan kemampuan keuangan terbatas, sekaligus mencegah kesenjangan akses dan pembiayaan pendidikan tinggi.
"Kalau PTN digratiskan, pada prinsipnya tidak ada masalah. Tetapi tentu pemerintah harus memperhatikan keberlangsungan PTS-PTS. Mekanismenya harus jelas. Kalau PTN gratis, PTS juga harus diberikan afirmasi dan dikompensasi melalui program yang diberikan kepada PTN," ujar Lalu Hadrian.
Pernyataan itu disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Provinsi Jawa Timur, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Komisi X menyerap masukan dari pemangku kepentingan pendidikan tinggi, terutama mengenai rencana kuliah gratis di PTN dan dampaknya terhadap perguruan tinggi swasta.
Baca Juga: Kuliah Gratis PTN Jangan Abaikan Nasib PTS dan PTKIS, DPR Ingatkan Risiko Kesenjangan
DPR Usulkan Bantuan Operasional Khusus PTS
Lalu Hadrian mengusulkan pemerintah mempertimbangkan bantuan operasional khusus bagi PTS sebagai bentuk afirmasi apabila program pendidikan tinggi gratis di PTN dijalankan.
Menurutnya, dukungan pembiayaan tersebut diperlukan agar PTS tetap mampu menyelenggarakan pendidikan berkualitas meskipun memiliki keterbatasan sumber pendapatan.
"Misalnya, bantuan operasional perguruan tinggi swasta yang selama ini belum diberikan secara khusus. Ketika program PTN gratis dijalankan, PTS juga harus mendapatkan dukungan pembiayaan tersebut," jelasnya.
Ia menegaskan, kebijakan pendidikan tinggi gratis tidak boleh menciptakan ketimpangan baru antara PTN dan PTS. Perguruan tinggi swasta selama ini juga berperan dalam memperluas kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi.



