PONTIANAK - Bergabung di BRICS dinilai bakal membuat pasar Indonesia jadi lebih luas, tapi berisiko jika terlalu fokus ke Tiongkok. Ada kemungkinan sanksi dari Amerika Serikat, tapi diperkirakan lunak.
Greenland hendak dibeli. Terusan Panama pun akan dikuasai. Semua tahu betapa kerasnya Donald Trump dalam melindungi kepentingan domestik Amerika Serikat (AS).
Jadi, ketika presiden terpilih AS tersebut mengancam menaikkan tarif bea impor sampai 100 persen kepada para anggota BRICS jika berniat melakukan dedolarisasi, semua juga tahu Trump tak main-main. Lalu, siapkah Indonesia yang baru saja resmi menjadi anggota penuh blok yang dibidani kelahirannya oleh Brasil, Rusia, India, dan China (Tiongkok) tersebut menghadapi risiko itu?
Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, pertama-tama langkah tersebut buah konsistensi Indonesia menjalankan politik bebas aktif. Di sisi lain, kebijakan ini juga sejalan dengan sejarah diplomasi Indonesia yang tidak pernah tinggal diam menghadapi apa yang terjadi dalam kancah global.
Dia memberi contoh Konferensi Asia-Afrika pada 1955, pembentukan ASEAN pada 1967, konsep negara kepulauan yang diakui dalam Unclos, hingga Asian Outlook Indopacific pada 2019. Menjadi anggota BRICS, tambah Sugiono, justru akan menjembatani kepentingan negara berkembang sekaligus mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan geopolitik.
’’Ini bukan kebijakan terisolasi. Sebelumnya, kita aktif di multilateral G20, APEC, dan lainnya,’’ ujarnya dalam pernyataan pers tahunan Menlu di Jakarta kemarin (10/1).
BRICS lahir setelah pertemuan para pemimpin Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok di Rusia pada 2009. Kini beranggota 10 negara, kelompok yang semula dititikberatkan pada strategi investasi itu kemudian berevoluasi menjadi blok geopolitik dan geoekonomi yang dipandang sebagai alternatif terhadap G7, kumpulan negara-negara dengan perekonomian terkuat di dunia.
Di mata pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah, bergabungnya Indonesia dalam BRICS justru sebuah upaya membelot. Toh selama ini, kata dia, Indonesia selalu bisa membuktikan diri dalam menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif.
Artinya, Indonesia tidak memihak pada kekuatan besar mana pun, mandiri dalam berkinerja, serta terus mengupayakan agar organisasi internasional yang diikuti konsisten dengan tujuan pendiriannya.
’’Terbukti, Indonesia selama ini mandiri dalam keanggotaannya dengan organisasi yang dekat dengan Amerika Serikat seperti ASEAN, APEC, G20, dan ASEM. Lalu, mandiri juga dalam berkinerja dengan organisasi yang dekat dengan China, seperti RCEP. Mandiri juga dalam berkinerja lintas kawasan seperti GNB dan OKI,” jelasnya ketika dihubungi, Kamis (9/1).
Baca Juga: Pengusaha Kalbar Rudyzar Zaidar Mochtar Berpulang
Perspektif Ekonomi
Dari sisi ekonomi, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyebut, salah satu manfaat Indonesia bergabung dengan BRICS adalah memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki pasar potensial seperti Tiongkok dan India.
Apindo menilai beberapa potensi yang bisa dijajaki antara lain peluang diversifikasi dengan anggota baru BRICS. Shinta memberi contoh Uni Emirat Arab dan Ethiopia yang bisa dijajal pelaku usaha Indonesia di sektor manufaktur, agrikultur, dan energi.
’’Pelaku usaha juga dapat memanfaatkan keunggulan teknologi dari anggota BRICS seperti Tiongkok dan Rusia untuk mendukung transformasi industri domestik,” katanya.
Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari juga menilai keanggotaan di BRICS sangat vital bagi peluang ekonomi dalam jangka menengah. Pasar jadi lebih luas dan mitra perdagangan pun lebih terdiversifikasi sehingga akan membawa dampak positif terhadap ekspor serta mendorong pertumbuhan produk domestik bruto nasional.
Meski demikian, diakuinya negara-negara anggota di dalamnya belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi perdagangan di antara mereka.
’’Jika (keanggotaan Indonesia di BRICS) berjalan dengan perjanjian perdagangan yang lebih baik antara negara-negara tersebut, saya pikir itu bisa menjadi jalur yang baik untuk meningkatkan ekspor dan pada waktu yang sama meningkatkan GDP,’’ ungkapnya dalam Economic Outlook 2025 di bilangan SCBD, Jakarta.
Namun, peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Yeta Purnama mengingatkan, bergabung dengan BRICS bisa dikatakan berisiko terutama jika terlalu berfokus pada Tiongkok. ’’Untuk menghindari risiko ini, Indonesia perlu memainkan peran dalam mendorong kolaborasi di sektor-sektor strategis seperti investasi dan pembangunan infrastruktur yang menyasar kebutuhan negara-negara berkembang. Sekaligus mengarahkan investasi pada proyek yang bisa memperkuat kemandirian ekonomi negara-negara anggota,’’ ujar Yeta.
Sanksi Moral
Menurut Sugiono, hanya dalam waktu kurang tiga bulan diterima sebagai anggota penuh setelah menyampaikan keinginan dalam KTT BRICS di Kazan, Rusia, menunjukkan Indonesia sebagai negara penting. ”Diplomasi Indonesia akan tetap berpegang teguh ke tujuan negara seperti di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk kedaulatan Indonesia,’’ katanya.
Mengenai potensi ketersinggungan AS, Teuku Rezasyah menyebut bahwa target utama Trump dalam upaya pemberlakuan aturan tarif impor baru sebetulnya Tiongkok. Baru kemudian Rusia dan Iran.
Kepada Indonesia yang baru masuk BRICS, mungkin akan diberikan sanksi moral yang relatif lunak. Misalnya, pembatasan dalam alih teknologi di bidang investasi, energi, perdagangan, dan lingkungan hidup. Tekanan psikologis juga bisa jadi dilakukan Trump, namun sekali lagi, pada tingkatan lunak antara lain dengan menelepon Prabowo untuk mengingatkan kesepakatan bersama.
Ke depan, tambah Teuku, segala kemungkinan memang bisa terjadi. Termasuk Perang Dingin sebagaimana di masa dua adidaya, AS dan Uni Soviet dulu. Namun, ancaman itu dapat dihindari dengan cara memperbanyak dialog. (dee/han/agf/idr/mia/c6/ttg)
Editor : Miftahul Khair