Oleh: Nabila Azzahra Putri Andifa*
PEMERINTAH Indonesia terus meningkatkan anggaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu. Pada tahun 2026, anggaran program ini mencapai sekitar Rp15,32 triliun dengan target penerima lebih dari 1,04 juta mahasiswa di seluruh Indonesia. Bantuan yang diberikan mencakup pembebasan biaya kuliah serta bantuan biaya hidup yang berkisar antara Rp800 ribu hingga Rp1,4 juta perbulan tergantung wilayah tempat mahasiswa menempuh pendidikan.
Program ini ditujukan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan telah lulus seleksi masuk perguruan tinggi serta terdata dalam sistem kesejahteraan sosial seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau penerima KIP saat sekolah menengah. Pemerintah menilai peningkatan anggaran ini sebagai bentuk komitmen negara dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Namun di sisi lain, munculnya berbagai program bantuan pendidikan justru menunjukkan bahwa biaya pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif mahal dan belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Banyak mahasiswa yang masih harus menghadapi tingginya biaya kuliah, terutama melalui sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang nilainya berbeda-beda di setiap perguruan tinggi.
Dalam beberapa kasus, mahasiswa juga harus membayar berbagai biaya tambahan seperti biaya praktikum, penelitian, atau kegiatan akademik lainnya. Kondisi ini menandakan bahwa pendidikan tinggi masih memiliki hambatan ekonomi yang cukup besar bagi sebagian masyarakat.
Jika dicermati lebih dalam, keberadaan program bantuan seperti KIP Kuliah sebenarnya tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar dalam sistem pendidikan tinggi. Program ini memang membantu sebagian mahasiswa dari keluarga kurang mampu, tetapi cakupannya masih terbatas dibandingkan jumlah total penduduk usia kuliah di Indonesia.
Data menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia masih berada pada kisaran 31–32 persen. Artinya, sebagian besar masyarakat usia kuliah belum dapat mengakses pendidikan tinggi. Dengan kata lain, peningkatan anggaran bantuan pendidikan belum mampu menjamin akses pendidikan tinggi secara merata bagi seluruh masyarakat.
Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari cara sistem ekonomi saat ini memandang pendidikan. Dalam paradigma kapitalisme, pendidikan sering diposisikan sebagai investasi individu atau human capital investment. Pendidikan dipandang sebagai sarana meningkatkan nilai ekonomi seseorang di pasar kerja, sehingga biaya pendidikan sebagian besar dibebankan kepada individu atau keluarga. Negara hanya berperan sebagai regulator sekaligus pemberi subsidi terbatas bagi kelompok tertentu. Akibatnya, pendidikan tinggi cenderung mengalami komersialisasi dan semakin sulit diakses oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas.
Selain itu, otonomi pengelolaan keuangan yang diberikan kepada perguruan tinggi juga turut mempengaruhi mahalnya biaya pendidikan. Banyak perguruan tinggi negeri harus mencari sumber pendanaan sendiri untuk membiayai operasional kampus, pembangunan fasilitas, serta pengembangan akademik.
Salah satu sumber pendanaan yang paling mudah diperoleh adalah melalui kontribusi mahasiswa, baik melalui UKT maupun berbagai jalur penerimaan mahasiswa dengan biaya tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung menjadikan mahasiswa sebagai salah satu sumber pemasukan bagi perguruan tinggi.
