Oleh: Syamsul Kurniawan*
Ada yang terasa ganjil dalam banyak peristiwa publik hari ini. Kesalahan tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang perlu diperiksa dengan jernih dan terbuka. Sebaliknya, kesalahan sering buru-buru diamankan dari kritik sebelum publik sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Kita hidup di zaman ketika institusi tampak lebih takut kehilangan wibawa dibanding kehilangan keadilan. Bahasa-bahasa formal segera diproduksi untuk meredam kegaduhan. Kalimat-kalimat normatif kemudian digunakan untuk meminta publik segera melupakan persoalan.
Kasus final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat beberapa hari lalu memperlihatkan kecenderungan itu dengan sangat terang. Persoalannya memang tampak sederhana: soal penilaian jawaban peserta. Namun di balik peristiwa kecil itu, tersimpan persoalan besar tentang bagaimana kritik diperlakukan dalam ruang publik kita.
Dalam babak final tersebut, peserta dari Regu C SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK. Jawaban mereka menyebut Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Akan tetapi, jawaban itu justru dinilai salah dan dikenai pengurangan poin minus lima.
Minus lima itu akhirnya tidak lagi sekadar angka dalam mekanisme lomba. Ia berubah menjadi simbol tentang bagaimana keberatan diperlakukan ketika berhadapan dengan otoritas. Di ruang itu, bukan hanya jawaban yang sedang diuji, melainkan juga keberanian untuk mempertanyakan keputusan.
Yang membuat publik bereaksi bukan semata keputusan itu. Persoalan menjadi serius ketika jawaban yang sama kemudian diberikan oleh Regu B dari SMAN 1 Sambas dan justru dinilai benar oleh dewan juri. Pada titik itulah ruang lomba berubah menjadi ruang pertanyaan tentang konsistensi, keadilan, dan otoritas.
Peserta dari Regu C lalu menyampaikan protes. Mereka tidak melakukan keributan yang destruktif atau emosional secara berlebihan. Mereka hanya meminta klarifikasi atas keputusan yang menurut mereka tidak adil.
Salah satu peserta bahkan meminta audiens menjadi saksi atas jawaban yang tadi telah mereka ucapkan. Permintaan itu sesungguhnya sederhana dan sangat demokratis. Mereka ingin fakta diperiksa bersama-sama, bukan ditentukan secara sepihak.
Namun respons yang muncul justru memperlihatkan kecenderungan defensif. Keputusan dewan juri ditegaskan sebagai keputusan final yang harus dihormati. Kritik perlahan diarahkan menjadi persoalan artikulasi peserta, bukan lagi persoalan substansi penilaian.
