Oleh: Nasri Tupulu*
Ditengah ketidakpastian global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kestabilan keuangan suatu negara semakin tertekan oleh berbagai tantangan yang rumit. Hal ini dipengaruhi oleh ekonomi global yang tidak stabil akibat ketegangan geopolitik, perubahan iklim, gangguan pada rantai pasokan, digitalisasi ekonomi, konflik bersenjata, hingga laju pertumbuhan yang melambat telah memberikan dorongan besar terhadap kemampuan negara untuk menjaga penghentian finansialnya.
Bagi Indonesia, situasi tersebut semakin diperburuk oleh tingginya permintaan pembiayaan untuk pembangunan, transformasi ekonomi, serta kebutuhan perlindungan sosial yang terus meningkat. Di sisi lain, ruang fiskal tetap mengalami hambatan karena kapasitas penerimaan negara tidak berkembang dengan kecepatan kebutuhan untuk belanja.
Pada saat yang sama, ekonomi digital berkembang pesat. Transaksi berbasis platform digital, penjualan online, ekonomi kreator, layanan berbasis aplikasi, dan aktivitas internasional menghasilkan model ekonomi baru yang seringkali melampaui kerangka peraturan. Skenario ini menghadirkan kontradiksi: sementara ekonomi maju dan transaksi meningkat, sistem pajak belum sepenuhnya mampu menangkap potensi pendapatan pajak. Dalam lingkungan ini, perluasan basis pajak menjadi penting. Ketahanan fiskal tidak lagi dapat hanya bergantung pada peningkatan tarif pajak atau peningkatan utang pemerintah; sebaliknya, harus fokus pada perluasan basis pendapatan secara lebih inklusif dan adaptif, sesuai dengan pergeseran lanskap ekonomi.
Salah satu indikator utama kemampuan keuangan suatu negara adalah rasio pajak. Ukuran ini menunjukkan proporsi pendapatan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia masih menghadapi kesulitan di bidang ini. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia telah berfluktuasi antara 10 dan 11 persen dari PDB dalam beberapa tahun terakhir. Persentase ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia dan rata-rata yang ditemukan di antara negara-negara maju.
Berdasarkan rilis terbaru dari kementerian keuangan mei 2026 pendapatan negara Rp 1.185 triliun dengan anggaran belanja negara sebesar Rp 1.365, 4 triliun mengalami defisit APBN sebesar 0,70 persen. Rasio pajak yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi negara tidak sepenuhnya terwakili oleh sistem pajak saat ini. Selain itu, angka dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor informal. Sektor informal yang luas ini mengakibatkan sejumlah besar aktivitas ekonomi tidak tercatat, yang membatasi basis pajak. Akibatnya, pendapatan pemerintah sangat bergantung pada sekelompok kecil wajib pajak formal.
Sebaliknya, ekonomi digital Indonesia berkembang pesat. Nilai ekonomi digital nasional terus meningkat seiring dengan perkembangan e-commerce, layanan keuangan digital, dan ekonomi berbasis platform. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mendekati US$99 miliar pada 2025 dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan ini menunjukkan munculnya sumber-sumber ekonomi baru yang potensial untuk menjadi bagian dari basis pajak nasional.
Namun, ekspansi ini tidak selalu sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tren ekonomi yang muncul dan kemampuan sistem pajak untuk beradaptasi. Jika situasi ini berlanjut, stabilitas keuangan Indonesia akan menghadapi tantangan yang lebih besar selama krisis global berikutnya.
Masalah utamanya bukan disebabkan oleh tarif pajak yang rendah, melainkan oleh basis pajak yang terbatas dan lambatnya respons sistem fiskal terhadap pergeseran ekonomi. Hingga saat ini, strategi untuk meningkatkan pendapatan seringkali memprioritaskan peningkatan pajak untuk mengoptimalkan pendapatan dari wajib pajak saat ini. Metode ini memiliki kelemahan karena dapat meningkatkan beban pada sektor formal tanpa mendorong keterlibatan ekonomi yang lebih luas.
Struktur perpajakan terus menghadapi hambatan dalam integrasi data. Berbagai aktivitas ekonomi digital menciptakan jejak transaksi yang signifikan, namun tidak semua aktivitas ini secara efektif terhubung dengan kerangka administrasi perpajakan. Akibatnya, mengidentifikasi berbagai kewajiban pajak secara akurat menjadi cukup menantang meskipun pemerintah memodernisasi layanan perpajakan secara digital melalui core tax.
