
Oleh: Musyafa Syamil Arroyan
FENOMENA korupsi di Indonesia kian memprihatinkan. Dalam beberapa waktu terakhir, publik disuguhi berbagai kasus yang melibatkan elite negara. Mulai dari kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dugaan penyimpangan di Badan Gizi Nasional, hingga mencuatnya perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah.
Kasus tersebut menyita perhatian karena melibatkan pejabat yang selama ini dikenal sebagai ujung tombak penanganan perkara korupsi. Fenomena ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga memunculkan pertanyaan mendasar tentang keteladanan elite dan masa depan penegakan hukum. Ketika aparat yang semestinya memberantas korupsi justru diduga terjerat perkara serupa, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum pun ikut dipertaruhkan.
Sesungguhnya, korupsi bukan hanya persoalan individu yang menyalahgunakan jabatan. Korupsi telah berkembang menjadi persoalan budaya yang mengakar dalam kehidupan sosial. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup melalui penegakan hukum semata, melainkan juga membutuhkan pembenahan nilai, moral, dan keteladanan.
Budaya yang Mengakar
Korupsi di Indonesia sering kali dipandang sebagai warisan sejarah yang sulit dipisahkan dari praktik kekuasaan. Ungkapan sejarawan Inggris, Lord Acton, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely," masih relevan untuk menggambarkan hubungan antara kekuasaan dan penyalahgunaannya.
Namun, budaya korupsi tidak hanya lahir dari kalangan elite. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga akrab dengan praktik-praktik yang dianggap sepele, seperti memberikan uang pelicin untuk mempercepat urusan administrasi, memberikan hadiah kepada pejabat demi memperoleh kemudahan, atau membiarkan penyimpangan kecil karena dianggap lumrah. Kebiasaan semacam ini menjadi pintu masuk tumbuhnya budaya koruptif.
Secara historis, praktik tersebut telah berlangsung sejak masa kerajaan, kolonialisme, hingga Indonesia merdeka. Pada era kolonial, pemerintah Belanda kerap melibatkan pejabat pribumi dalam praktik penyalahgunaan wewenang demi kepentingan ekonomi dan politik. Penggelapan hasil bumi, pajak, hingga dana pembangunan menjadi bagian dari sistem yang kemudian diwariskan dalam berbagai bentuk.
Guru Besar Model Perencanaan Pembelajaran Sejarah, Prof. Erlina Wiyanarti, dalam kajiannya Korupsi pada Masa VOC dalam Multiperspektif, menjelaskan bahwa mental koruptif juga dipengaruhi oleh loyalitas yang lebih mengutamakan keluarga, kelompok, atau golongan daripada kepentingan publik. Ketika kepentingan kelompok ditempatkan di atas kepentingan bersama, penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih mudah dibenarkan. Budaya permisif terhadap penyimpangan inilah yang kemudian membuat korupsi terus menemukan ruang untuk bertahan.



