Oleh: Dr. Roma Tressa, M.Si*
Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah menyebabkan ribuan hektare hutan dan lahan gambut lenyap serta memaksa seluruh makhluk hidup menghirup udara beracun. Tahun ini, api telah melahap 28 ribu hektare hutan dan lahan gambut. Padahal, sejak 2022, Norwegia memberi uang sebesar US$216 juta atau setara Rp3,4 triliun untuk perlindungan hutan dan restorasi gambut melalui FOLU Net Sink. Namun, karhutla masih terjadi setiap tahun.
Lahan gambut jika dibuka dan dikeringkan, kondisi ekologisnya menjadi semakin rentan terbakar. Penelitian Manulu dkk. (2023) menunjukkan bahwa gambut dapat terbakar pada suhu 170 derajat Celsius. Sedangkan hasil perhitungan fisika terhadap kemungkinan kebakaran akibat panas matahari dapat terjadi pada suhu 150 derajat Celsius, sementara suhu rata-rata permukaan tanah hanya 50 derajat Celsius.
Hasil riset Prof. Bambang Hero Saharjo tentang analisis segitiga api menunjukkan bahwa kebakaran membutuhkan tiga elemen, yaitu bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Karena bahan bakar adalah benda mati, ia tidak bisa bergesekan sendiri untuk memicu api. Pemantik api pasti berasal dari tindakan manusia, misalnya puntung rokok. Artinya, 99,9 persen kebakaran disebabkan oleh aktivitas manusia.
Selama 20 tahun, Indonesia kehilangan hampir 11 juta hektare hutan primer, bersamaan dengan bertambahnya luas kebun sawit menjadi 12–13 juta hektare. Meskipun secara ekonomi sawit memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, aspek lainnya telah dikorbankan.
Persoalan Regulasi dan Perizinan
Pembukaan lahan dengan cara dibakar telah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) dan (2). Kebijakan tersebut diturunkan dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tata cara pembukaan lahan dengan cara pembakaran berbasis kearifan lokal.
Pada Pasal 5 Perda tersebut diatur pembakaran terbatas dan terkendali paling luas dua hektare per kepala keluarga dengan persyaratan yang ketat. Pasal 6 mengatur bahwa pembakaran tidak boleh dilakukan di lahan gambut. Pasal 7 mewajibkan pemberitahuan kepada aparat desa atau kelurahan sebelum pembakaran dilakukan. Artinya, aturan ini tidak membolehkan membakar lahan secara sembarangan.
Pada kunjungan Presiden Prabowo ke Kalbar, diusulkan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 karena dianggap memicu karhutla. Padahal, petani lokal belum tentu sebagai penjahatnya karena mereka memiliki sistem pengetahuan berladang, seperti tradisi manugal Dayak Lebo yang mempraktikkan pemanfaatan lahan berkelanjutan. Pencabutan Perda ini seharusnya dilakukan jika UU Nomor 32 Tahun 2009 dicabut terlebih dahulu.
Selain itu, ada juga PP Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur sistem perizinan berbasis risiko sehingga membuat proses perizinan lebih sederhana dan efisien. Namun, jika tidak disertai dengan kesesuaian tata ruang dan partisipasi masyarakat, hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik dan kerusakan lingkungan. Sebagaimana Uda et al. (2020) menyebutkan bahwa efektivitas regulasi gambut masih terkendala oleh lemahnya pemahaman, pengawasan lapangan, dan penegakan hukum.
