Oleh: Neni Rimbawati*
BERBULAN-bulan menghadapi kebakaran hutan dan lahan, petugas gabungan di Kabupaten Kubu Raya kembali harus berhadapan dengan 94 titik api yang terdeteksi hingga Jumat, 21 Agustus 2026. Titik api tersebut tersebar di Kecamatan Sungai Raya, Sungai Ambawang, Rasau Jaya, dan Kuala Mandor B. Petugas masih melakukan pemadaman, penyekatan, dan pembasahan lahan berulang kali karena kebakaran di lahan gambut membuat bara bertahan di bawah tanah meskipun api di permukaan sudah padam. Lokasi yang sulit dijangkau dan jarak sumber air yang jauh membuat pekerjaan semakin berat. Sungai Raya menjadi wilayah dengan konsentrasi titik api terbanyak, dan hal ini menjadi perhatian khusus karena Bandara Internasional Supadio berada di wilayah tersebut. Tim gabungan kini memprioritaskan daerah dengan konsentrasi titik api tinggi untuk mencegah kebakaran meluas.
Angka 94 titik api bukan angka kecil. Ia muncul setelah berbulan-bulan upaya pemadaman dilakukan. Artinya, yang terbakar bukan hanya lahan, tetapi juga keseriusan negara dalam menjaga hutan dan lingkungan. Setiap tahun persoalan yang sama berulang. Asap mengepul, masyarakat sesak napas, sekolah diliburkan, penerbangan terganggu, dan kerugian ekonomi ditaksir triliunan. Setelah itu ada operasi, ada razia, ada konferensi pers. Lalu tahun depan kejadian yang sama kembali terjadi.
Jika ditelusuri, akar masalahnya tidak berhenti pada kelalaian warga yang membakar lahan. Itu hanya pemicu di permukaan. Akar yang lebih dalam adalah cara pandang negara terhadap hutan. Dalam sistem yang berjalan saat ini, hutan diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Sejak lama regulasi membuka ruang bagi pemberian konsesi kepada pihak swasta untuk mengelola hutan dalam skala besar. Atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi, hutan diberikan kepada korporasi melalui Hak Pengusahaan Hutan, Hutan Tanaman Industri, dan bentuk konsesi lainnya.
Pada awalnya kebijakan itu dijual dengan narasi pembangunan. Hutan dianggap mesin penggerak ekonomi. Negara butuh devisa, butuh lapangan kerja, butuh pertumbuhan. Maka hutan dibuka, ditebang, dan diubah menjadi lahan sawit, akasia, dan tambang. Namun logika kapitalisme bekerja dengan prinsip modal sekecil-kecilnya dan untung sebesar-besarnya. Bagi korporasi, membakar lahan adalah cara paling murah untuk membersihkan lahan. Lebih cepat, lebih hemat, dan tidak butuh alat berat. Dampaknya memang buruk, tetapi biaya sosial dan lingkungan tidak pernah masuk dalam laporan keuangan mereka.
Negara pada posisi ini menjadi lemah. Di satu sisi membuat aturan ketat tentang larangan membakar. Di sisi lain tetap mempertahankan sistem konsesi yang memberi akses luas kepada korporasi. Ketika terjadi kebakaran, negara menuntut korporasi ke pengadilan, mengajukan banding, dan membuat satgas. Tetapi sistem yang memproduksi konflik itu tidak diubah. Akibatnya penegakan hukum terasa tumpul. Korporasi besar memiliki tim hukum, memiliki akses, dan memiliki pengaruh. Sementara masyarakat kecil yang ikut membakar karena desakan ekonomi justru paling mudah diproses.
Selain itu, paradigma kepemilikan juga berubah. Hutan yang seharusnya menjadi milik umum diubah statusnya menjadi objek yang bisa dikuasai individu atau badan usaha selama memiliki modal dan izin. Padahal hutan memiliki fungsi ekologis yang tidak bisa dihitung dengan uang. Hutan menjaga tata air, mencegah banjir, menjadi paru-paru dunia, dan menjadi tempat hidup banyak makhluk. Ketika hutan dikapitalisasi, fungsi itu diabaikan. Yang dihitung hanya berapa hektare yang bisa dikonversi dan berapa keuntungan yang bisa diraup.
Kerusakan ini diperparah dengan lemahnya kontrol. Pengawasan di lapangan terbatas, sanksi tidak menimbulkan efek jera, dan tumpang tindih kewenangan membuat penanganan lambat. Petugas di lapangan bekerja ekstra dengan peralatan terbatas, sementara di atas meja kebijakan, izin baru tetap keluar. Negara tampak sibuk memadamkan api, tetapi tidak pernah mematikan kompornya.
Islam memiliki cara pandang yang berbeda tentang hutan dan sumber daya alam. Dalam Islam, hutan termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Rasulullah bersabda, “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang gembalaan, dan api.” (HR Ahmad).
Ulama memahami bahwa yang dimaksud di sini adalah segala sumber daya yang dibutuhkan hajat hidup orang banyak dan tidak mungkin dimonopoli. Hutan termasuk di dalamnya karena terkait dengan air, udara, dan tanah yang menjadi kebutuhan bersama.
