Oleh: Hendrizal
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pegawai pajak di Jakarta Utara pada Sabtu, 10 Januari 2026, kembali menempatkan isu integritas birokrasi di panggung utama ruang publik. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pegawai pajak dan pihak terkait, sekaligus menyita ratusan juta rupiah serta mata uang asing yang diduga berhubungan dengan praktik suap pengurangan nilai pajak. Kasus ini menjadi OTT pertama KPK pada awal 2026, sebuah pembuka tahun yang jauh dari kata menggembirakan.
Secara hukum, OTT adalah bukti bahwa negara masih memiliki alat untuk menindak pelanggaran serius. Namun secara sosial dan etik, peristiwa ini menghadirkan pertanyaan yang lebih dalam: mengapa praktik lama seperti suap pajak terus berulang, bahkan ketika sistem telah diperbarui dan pengawasan diklaim semakin ketat?
Pajak bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah fondasi keuangan negara sekaligus simbol kontrak sosial antara warga dan pemerintah. Ketika pegawai pajak (representasi langsung negara dalam urusan fiskal) tersandung suap, yang retak bukan hanya aturan hukum, tetapi kepercayaan publik.
Dugaan suap pengurangan nilai pajak menunjukkan bahwa persoalan mendasar belum sepenuhnya teratasi. Praktik ini bukan sekadar tindakan individual, melainkan indikasi adanya ruang gelap dalam sistem yang memungkinkan negosiasi ilegal antara aparat dan wajib pajak. Negara dirugikan secara langsung melalui berkurangnya potensi penerimaan, sementara ketidakadilan tercipta bagi wajib pajak yang patuh.
Data penerimaan negara menunjukkan betapa krusialnya sektor pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, pajak menyumbang lebih dari 70% total pendapatan negara. Artinya, setiap rupiah yang bocor akibat suap bukan angka kecil, melainkan potongan langsung dari anggaran pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Ketika praktik suap terjadi, negara kehilangan dua kali: kehilangan uang dan kehilangan legitimasi.
Kehadiran mata uang asing dalam OTT ini menambah lapisan persoalan. Ia membuka dugaan bahwa praktik korupsi tidak selalu berhenti pada transaksi tunai sederhana, melainkan bisa melibatkan upaya penyamaran dana, bahkan kemungkinan relasi lintas batas. Meski masih perlu pembuktian hukum, fakta ini patut dibaca sebagai sinyal bahwa korupsi fiskal semakin canggih, seiring kompleksitas ekonomi.
Sebagian publik memandang OTT sebagai prestasi KPK. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru. OTT memang menunjukkan bahwa pengawasan masih berjalan dan penegakan hukum tidak sepenuhnya lumpuh. Namun, jika OTT terus berulang pada sektor yang sama, ia juga dapat dibaca sebagai alarm keras bahwa pencegahan belum bekerja optimal.
Dalam satu tahun terakhir, KPK mencatat sejumlah OTT di berbagai sektor, dari pemerintah daerah hingga lembaga pusat. Pola ini memperlihatkan bahwa korupsi bukan masalah sektoral, melainkan kultural dan struktural. Ia tumbuh bukan hanya karena lemahnya pengawasan, tetapi juga karena masih kuatnya mentalitas kekuasaan yang memandang jabatan sebagai ruang negosiasi kepentingan pribadi.
Bagi institusi pajak, OTT ini seharusnya menjadi momen refleksi, bukan sekadar krisis reputasi yang harus dikelola secara kehumasan. Modernisasi sistem perpajakan, digitalisasi layanan, dan reformasi regulasi tidak akan bermakna jika tidak diiringi pembenahan serius pada etos dan integritas aparatur.
Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan pajak, kasus ini datang pada waktu yang sensitif. Jutaan wajib pajak setiap tahun diminta melaporkan penghasilan dan memenuhi kewajibannya secara jujur. Ajakan itu akan kehilangan daya moral ketika aparat yang mengelola sistem justru menyalahgunakannya.
Kepercayaan publik tidak dibangun melalui slogan, melainkan konsistensi tindakan. Setiap kasus suap di tubuh birokrasi pajak memperlebar jarak psikologis antara negara dan warga. Dalam jangka panjang, jarak ini berbahaya karena dapat memicu sikap apatis, bahkan pembenaran atas penghindaran pajak.
Kasus Jakarta Utara mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa berhenti pada penindakan. Penegakan hukum penting, tetapi pencegahan jauh lebih menentukan. Reformasi internal di Direktorat Jenderal Pajak perlu diarahkan pada penguatan pengawasan berbasis risiko, transparansi proses penilaian pajak, serta mekanisme kontrol yang meminimalkan kontak langsung yang rawan disalahgunakan.
Lebih dari itu, negara perlu serius membangun budaya integritas. Integritas bukan sekadar kepatuhan pada aturan, tetapi kesadaran etis bahwa jabatan publik adalah amanah. Tanpa fondasi ini, setiap sistem secanggih apa pun akan selalu menemukan celah untuk dibobol.
OTT pegawai pajak di Jakarta Utara adalah cermin yang memantulkan wajah kita apa adanya. Ia menunjukkan bahwa negara masih berjuang menjaga etika publik di tengah godaan kekuasaan dan uang. Penindakan KPK patut diapresiasi, tetapi pekerjaan rumah sesungguhnya terletak pada upaya mencegah agar peristiwa serupa tidak terus berulang.
Pada akhirnya, kekuatan negara tidak hanya diukur dari besar kecilnya penerimaan pajak, tetapi dari kejujuran cara pajak itu dikumpulkan. Tanpa integritas, pajak kehilangan makna moralnya, dan pembangunan kehilangan pijakan etiknya.
*) Penulis adalah dosen Pascasarjana S2 Pendas-PGSD FKIP Universitas Bung Hatta
Editor : Hanif