Oleh : Kuswandi*
Dalam sebuah kunjungan ke Sepa PK (Sekolah Perwira Prajurit Karier) Kodiklat TNI di Tangerang (Provinsi Banten) akhir Desember lalu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan statemen krusial. Dia mengatakan bahwa sistem pembinaan karier di tubuh TNI kini sepenuhnya menganut asas meritokrasi. Tidak ada lagi dikotomi atau pembedaan peluang karier berdasarkan asal-usul sumber perwira, baik lulusan akademi militer (Akmil), prajurit karier (PK), maupun Sekolah Calon Perwira (Secapa).
Konteks meritokrasi yang ditekankan oleh Sjafrie adalah prestasi lapangan yang diapresiasi dan tidak melihat latar belakang pendidikan. Dengan kata lain, Perwira Prajurit Karier memiliki hak yang sama untuk bersaing mencapai puncak kepemimpinan tertinggi di TNI. Sepa PK adalah lembaga pendidikan untuk mencetak perwira TNI yang bersumber dari sarjana (setidaknya S-1). Sepa PK pada suatu masa pernah juga dikenal dengan sebutan Sepamilsuk (Sekolah Perwira Militer Sukarela).
Sudah menjadi pengetahuan umum selama ini, dalam pengembangan karier (promosi jabatan), lulusan Sepa PK agak sulit bersaing dengan perwira lulusan Akmil. Dan itu sudah dimulai sejak di hulu, ketika kuota untuk masuk Seskoad juga terkesan sedikit dibatasi. Kiranya statemen Menhan di atas bisa dibaca sebagai konfirmasi bahwa promosi jabatan bagi perwira TNI akan lebih adil. Apa yang disampaikan Menhan adalah semacam komitmen pimpinan, yang kiranya bisa menjadi katalis bagi pengembangan karier perwira lulusan Sepa PK, serta memberikan tambahan motivasi bagi golongan perwira tersebut.
Seleksi Alam
Apa yang disampaikan Menhan soal prinsip meritokrasi bisa dianggap sebagai post-factum, mengingat sejumlah perwira lulusan Sepa PK sebelumnya sudah diberikan kesempatan menempati posisi strategis. Sekadar menyebut nama, salah satunya bahkan berhasil mencapai bintang tiga, yaitu Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo (Kepala Badan Siber dan Sandi Negara).
Sementara dua nama lainnya, yang masih berpangkat kolonel namun diproyeksikan memiliki prospek karier cerah, yaitu Kol Inf Mohammad Benrieyadin (Komandan Brigade Infanteri 17 Kostrad) dan Kol Inf Paulus Panjaitan (kini bertugas di PBB).
Tiga nama di atas perlu disebut secara khusus karena latar belakang kecabangan mereka, yaitu infanteri, korps yang bisa dikatakan sebagai favorit perwira muda yang baru lulus Akmil. Dengan kata lain, ketiga perwira tersebut benar-benar sudah diuji di lapangan, bertugas berbarengan dengan kolega yang rata-rata lulusan Akmil, dan terbukti mereka lolos.
Selama ini memang sudah ada perwira dari Sepa PK yang secara reguler bisa mencapai level perwira tinggi (pati), namun umumnya adalah tenaga kesehatan (dokter) yang kemudian memilih bergabung ke TNI. Sementara untuk kecabangan tempur, khususnya korps infanteri, bisa disebut langka.
Dari generasi yang lebih baru bisa disebut Kol Inf Alzaki, lulusan terbaik Akmil 2004, yang juga menerima penghargaan ketika mengikuti pendidikan lanjutan di US Army Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, setara Seskoad. Alzaki baru saja dipromosikan sebagai Komandan Brigade TP/85 yang bermarkas di Kutai Barat (Kalimantan Timur).
Penempatan Benrieyadin sebagai Komandan Brigade Infanteri 17 Kostrad bisa disebut sebagai praktik penerapan meritokrasi dan kompetensi. Sejak satuan ini didirikan (20 Mei 1966), baru kali ini Brigade Infanteri 17 dipimpin oleh perwira yang bukan lulusan Akmil. Sementara di sisi lain ada nama Letkol Inf Teddy Indra Wijaya (Akmil 2011) yang kariernya demikian cepat, meski belum sempat mengikuti pendidikan Seskoad. Dengan kata lain, dari segi kompetensi, proses meritokrasi masih berjalan belum sistemik dan butuh penjelasan langsung dari Panglima TNI.
Minim Penjelasan
Salah satu problem krusial TNI saat ini adalah komunikasi kepada publik, terlebih dalam arus informasi digital yang sangat cepat, sehingga TNI juga harus beradaptasi. Secara kelembagaan memang ada posisi kepala pusat penerangan (Kapuspen) TNI dan kepala dinas penerangan (Kadispen) pada masing-masing matra, namun penjelasan yang disampaikan sering kali bersifat generik.
Ada beberapa program skala besar, seperti penambahan jumlah Kodam dan pembentukan BTP secara masif, yang idealnya dijelaskan langsung oleh Panglima TNI atau setidaknya KSAD. Dalam program berskala besar yang menyerap dana signifikan, narasi yang muncul kerap dikaitkan dengan arahan Presiden selaku Panglima Tertinggi TNI.
Perubahan sistem pendidikan di Akmil dan akademi matra lainnya, dari durasi 4 tahun menjadi 3 tahun, juga dinilai minim sosialisasi. Dampak perubahan ini tentu berkaitan dengan kualitas dan kompetensi perwira remaja yang baru lulus.
Pada akhirnya publik memahami bahwa pemendekan durasi pendidikan berkaitan dengan kebutuhan perwira dalam jumlah besar untuk mengisi berbagai penugasan baru. Namun perubahan kebijakan seperti ini, termasuk promosi jabatan strategis, idealnya disertai sosialisasi terbuka kepada publik demi menjaga citra dan transparansi.
Hari-hari ini, niat TNI untuk kembali menguasai pelbagai sektor terlihat jelas, sehingga pendekatan persuasif dan komunikasi publik menjadi penting. Kejelasan informasi terutama perlu menyasar Generasi Z dan Alpha yang melek digital dan akan mengelola Indonesia satu atau dua dekade mendatang.(**)
*Dimas Bagus Arya Saputra, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Editor : Hanif