Oleh Soependi, S.Si., MA
Sebagai sebuah negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa, pengelolaan bantuan sosial yang tepat sasaran selalu menjadi tantangan bagi pemerintah. Transisi pengelolaan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan upaya prioritas dalam memperbaiki penentuan siapa yang benar-benar layak menerima subsidi negara.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah segmen kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperuntukkan khusus bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Berbeda dengan peserta mandiri atau pekerja, iuran bulanan peserta PBI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah melalui APBN (PBI Nasional) atau APBD (PBI Daerah), sehingga peserta memperoleh layanan kesehatan secara gratis.
Peserta BPJS PBI mendapatkan hak pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas/klinik) hingga rujukan rumah sakit dengan kelas perawatan setara Kelas 3. Penentuan siapa yang berhak menjadi peserta didasarkan pada kriteria kemiskinan yang tercatat dalam DTKS atau sistem terbaru, yaitu DTSEN. Pada implementasi tahun 2026, DTSEN menyasar penduduk dalam kategori peringkat kesejahteraan Desil 1 hingga Desil 5.
Negara mengalokasikan anggaran untuk PBI JKN tahun 2026 sebesar Rp56,46 triliun untuk membiayai iuran PBI bagi 96,8 juta jiwa (Kompas.com, Februari 2026). Integrasi data yang kini berpusat pada DTSEN menjadi tulang punggung kebijakan ini. Berbeda dengan sistem sebelumnya, DTSEN menggabungkan data dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang kemudian dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dukcapil secara tunggal.
Perubahan ini bertujuan agar bantuan sosial tidak lagi bersifat kaku, melainkan dinamis mengikuti kondisi sosial ekonomi penduduk yang dipetakan melalui perankingan desil. Tantangan utama dalam integrasi data PBI-JKN adalah sifat data yang terus berubah dan dinamis. Data DTSEN selalu diperbarui melalui berbagai sumber dan verifikasi lapangan, sehingga menimbulkan kompleksitas dalam menjaga akurasi dan konsistensi. Selain itu, perubahan data yang signifikan—seperti pemutakhiran, duplikasi, kematian, dan perpindahan domisili—menunjukkan tantangan dalam memastikan data tetap valid dan terpercaya.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, diperlukan sinkronisasi lintas lembaga yang sangat kompleks, mulai dari tingkat desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota, hingga validasi nasional oleh Kementerian Sosial dan aktivasi kepesertaan oleh BPJS Kesehatan.
Perubahan fundamental dalam sistem pendataan tahun 2026 adalah penggunaan DTSEN sebagai basis data tunggal. DTSEN bukan sekadar daftar nama, melainkan sebuah profil digital komprehensif dari sekitar 289 juta individu di Indonesia. Akurasi DTSEN ditentukan oleh 39 variabel indikator kemiskinan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel-variabel ini mencakup aspek yang jauh lebih luas daripada sekadar tingkat pendapatan, yang sering kali mudah dimanipulasi dalam survei mandiri.
Indikator utama dalam penilaian kelayakan PBI mencakup kondisi fisik perumahan (luas lantai, jenis dinding, fasilitas sanitasi), kepemilikan aset (kendaraan, barang elektronik, ternak), hingga pola pengeluaran rumah tangga. Dengan variabel yang begitu mendalam, pemerintah dapat membagi penduduk ke dalam 10 desil kesejahteraan: Desil 1 kelompok sangat miskin, Desil 2 kelompok miskin, hingga Desil 9 kelompok kaya dan Desil 10 kelompok sangat kaya.
Penonaktifan sementara dilakukan terhadap peserta yang terdeteksi masuk ke dalam Desil 6 hingga Desil 10 berdasarkan pemutakhiran data DTSEN versi Januari 2026. Kebijakan ini sekaligus menjadi alat deteksi bagi “orang kaya” yang masih terdaftar sebagai PBI, termasuk temuan 1.824 orang dari Desil 10 yang menikmati iuran gratis (Menkes Budi Gunadi Sadikin, Tirto.id, Februari 2026).
Logika yang digunakan adalah jika seorang peserta dinonaktifkan dan ia tidak merasa keberatan atau tidak mengajukan reaktivasi, maka besar kemungkinan yang bersangkutan memang sudah mampu membayar iuran secara mandiri atau tidak lagi memenuhi syarat. Namun, penonaktifan massal ini juga menimpa sekitar 120.000 pasien penyakit kronis di seluruh Indonesia, yang memicu reaksi keras dari Komisi IX DPR RI dan berbagai organisasi pasien.
Sebagai bentuk mitigasi terhadap kesalahan sistem (system error) atau perubahan kondisi ekonomi yang cepat, pemerintah membuka jalur reaktivasi yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Reaktivasi menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai konfirmasi nyata atas kelayakan seorang penduduk.
Prosedur reaktivasi tahun 2026 didesain agar lebih responsif terhadap kondisi darurat medis. Peserta yang sedang sakit dan mendapati kartunya nonaktif dapat meminta surat keterangan berobat dari rumah sakit untuk dibawa ke Dinas Sosial. Dalam kondisi darurat atau penyakit katastropik, reaktivasi dapat dilakukan dalam waktu 1x24 jam melalui prosedur khusus, jauh lebih cepat dibanding jalur reguler yang memakan waktu 3–7 hari kerja.
Kerja sama antara Kementerian Sosial dan BPS dalam melakukan ground check terhadap 11,02 juta peserta yang dinonaktifkan ditargetkan rampung paling lambat April 2026. Hingga pertengahan Februari 2026, sebanyak 106.153 peserta dengan penyakit kronis telah diaktifkan kembali secara otomatis melalui sinkronisasi data langsung antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Sosial. Langkah reaktivasi otomatis ini merupakan pengakuan pemerintah bahwa administrasi tidak boleh mengalahkan hak atas kesehatan warga negara.
Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah menyepakati pembentukan task force di rumah sakit-rumah sakit besar untuk membantu pasien yang terkendala masalah kepesertaan. Beberapa catatan terkait perbaikan tata kelola jaminan kesehatan terintegrasi menuju satu data tunggal: DPR dan pemerintah sepakat bahwa dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap dilayani dan iuran PBI tetap dibayarkan oleh pemerintah. DPR dan pemerintah juga sepakat memaksimalkan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan berbasis data yang akurat.
Kementerian Sosial, pemerintah daerah, BPS, dan BPJS Kesehatan sepakat melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil berdasarkan data perbandingan terbaru. DPR dan pemerintah juga meminta BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi serta memberikan notifikasi kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI maupun peserta PBPU Pemda.
Target penyelesaian pemutakhiran data pada April 2026 perlu menjadi momentum terwujudnya data kemiskinan tunggal yang benar-benar kredibel dan menjadi rujukan utama bagi seluruh program perlindungan sosial di Indonesia.
Mari kita dukung penuh program pemerintah, khususnya peran petugas dalam ground check PBI-JKN, demi memastikan data yang akurat, terpercaya, dan mutakhir agar program perlindungan kesehatan ini benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Partisipasi aktif dan kerja sama seluruh elemen masyarakat akan memperkuat ekosistem data sosial ekonomi nasional serta membantu pemerintah memanfaatkan data secara optimal demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. *
*) Penulis adalah Statistisi Ahli Madya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jakarta Pusat
Editor : Hanif