Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

LPS Bersiap Jalankan Program Penjaminan Polis Asuransi Berdasarkan UU P2SK

Aristono Edi Kiswantoro
Ilustrasi LPS.
Ilustrasi LPS.

 


Advertisement

PONTIANAK – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berupaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dengan berbagai inovasi, salah satunya adalah melalui percepatan proses pembayaran klaim simpanan nasabah dari bank yang dilikuidasi.

Menurut Sekretaris LPS, Jimmy Ardianto, tim LPS bekerja dengan cepat untuk memastikan klaim penjaminan dapat segera dibayarkan. Pada tahap pertama, pembayaran klaim rata-rata dilakukan dalam waktu lima hari kerja setelah bank dicabut izin usahanya.

"Kami berusaha untuk menyelesaikan pembayaran klaim dengan cepat, dan saat ini pembayaran tahap pertama rata-rata sudah dilakukan dalam lima hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank," kata Jimmy di Pontianak pada Kamis (14/11/2024).

Advertisement

Data yang dihimpun oleh LPS menunjukkan adanya penurunan waktu yang signifikan dalam proses pembayaran klaim penjaminan simpanan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, pembayaran klaim untuk bank perkreditan rakyat (BPR) yang dilikuidasi membutuhkan waktu rata-rata 14 hari kerja. Namun, pada 2024, waktu rata-rata tersebut telah dipersingkat menjadi hanya 5 hari kerja.

Jimmy juga menjelaskan pentingnya sistem Single Customer View (SCV), yang memungkinkan LPS untuk mendapatkan informasi lengkap tentang simpanan dan pinjaman nasabah. Sistem ini sangat vital dalam mempercepat pembayaran klaim penjaminan, terutama saat bank yang dilikuidasi memiliki jumlah rekening yang sangat besar, seperti pada bank skala menengah atau besar.

"Tanpa adanya SCV, akan sangat sulit bagi kami untuk memenuhi standar internasional dalam hal kecepatan pembayaran klaim penjaminan, apalagi jika bank yang dilikuidasi memiliki ratusan ribu atau jutaan rekening," tambahnya.

Advertisement

SCV memungkinkan LPS untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam melayani klaim penjaminan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Target utama LPS adalah untuk menyelesaikan pembayaran klaim penjaminan dalam waktu 7 hari kerja.

 

Amanat LPS Berdasarkan UU P2SK

Pada kesempatan yang sama, Jimmy juga membahas tentang kesiapan LPS dalam menjalankan amanat dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UUP2SK), terutama terkait dengan program baru yang akan dimulai pada Januari 2028.

Salah satu mandat utama LPS sesuai dengan UU P2SK adalah sebagai penyelenggara Program Penjaminan Polis (PPP), yang bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi (PA) yang dicabut izin usahanya.

“Program Penjaminan Polis bertujuan untuk melindungi pemegang polis, tertanggung, atau peserta jika perusahaan asuransi mengalami likuidasi. Setiap perusahaan asuransi yang memenuhi persyaratan kesehatan tertentu akan menjadi peserta dalam program ini,” jelas Jimmy. Persyaratan tingkat kesehatan yang dimaksud akan ditentukan melalui koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPS.

Menurut UU P2SK, mekanisme penjaminan polis oleh LPS akan dilakukan melalui pengalihan portofolio polis atau pengembalian hak kepada pemegang polis, dengan ketentuan mengenai batas maksimal penjaminan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

 

Kesiapan LPS Menghadapi Amanat UU P2SK

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan amanat UU P2SK, LPS telah melakukan berbagai penyesuaian organisasi, termasuk dengan penambahan direktorat yang khusus menangani pelaksanaan Program Penjaminan Polis.

LPS juga terus mempersiapkan berbagai aspek penting dalam program ini, mulai dari penyusunan SDM yang akan menangani PPP, pengembangan proses bisnis, pembentukan tata kelola yang baik, hingga penyusunan berbagai peraturan yang diperlukan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan LPS, dan Peraturan Dewan Komisioner.

Pada 2025, fokus persiapan akan lebih diarahkan pada pengembangan sistem teknologi informasi (IT), penguatan SDM, dan penyelesaian peraturan teknis yang terkait dengan PPP. (ars)

 

 

Advertisement
Editor : Aristono Edi Kiswantoro

Artikel Terkait

AAUI Pontianak Peringati Hari Asuransi 2026, Dorong Literasi dan Perluas Perlindungan Masyarakat

AAUI Pontianak Peringati Hari Asuransi 2026, Dorong Literasi dan Perluas Perlindungan Masyarakat

Puncak Hari Asuransi 2026 di Gaia Mall meriah! Ada turnamen ML, cek kesehatan gratis, hingga edukasi literasi asuransi dari AAUI Pontianak.

Kapok Bisnis Kuliner Bangkrut? Simak Analisis BaZi dan Alasan Karier Asuransi Jauh Lebih Hoki

Kapok Bisnis Kuliner Bangkrut? Simak Analisis BaZi dan Alasan Karier Asuransi Jauh Lebih Hoki

Simak ramalan BaZi Richard Padang terkait dilema bisnis kuliner vs karier asuransi. Intip hoki top management & tips finansial di sini!

RUPST PT Askrida 2026 Perkuat Tata Kelola dan Pengembangan Bisnis Perusahaan

RUPST PT Askrida 2026 Perkuat Tata Kelola dan Pengembangan Bisnis Perusahaan

RUPST PT Askrida 2026 perkuat komitmen tata kelola perusahaan dan pengembangan bisnis asuransi daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer