
DEWAN Rempah Indonesia sepakat menjadikan 11 Desember sebagai Hari Rempah Nasional.
Kesepakatan tersebut dicetuskan dalam pertemuan yang diselenggarakan Dewan Rempah Indonesia besama Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan, 4 tahun lalu.
Dilansir dari situs mediaperkebunan.id, kesepakatan ini dibacakan oleh Hendratmojo Bagus Hudoro, direktur Tanaman Semusim dan Rempah Ditjen Perkebunan.
Pemilihan tanggal etrsebut berdasarkan sejarah di mana Kesultanan Tidore pada 11 Desember 1521 mengekspor perdana cengkeh sebanyak 27,3 ton ke Eropa dengan kapal Victoria.
Ketua Dewan Rempah Indonesia, Gamal Nasir, ketika itu menyatakan Hari Rempah Nasional (HRN) akan diperingati setiap tahunnya bersama para stakeholders agribisnis rempah nasional.
Kesepakatan berjalan mulus karena selama ini sudah banyak informasi, data, dan historis yang dibahas dalam berbagai event FGD, seminar, workshop, webinar sejak dekade terakhir antara lain mengenai jalur rempah, wisata rempah, kuliner rempah, akses pasar rempah dalam dan luar negeri, industri rempah, dan lainnya yang dilaksanakan oleh berbagai institusi rempah.
Demikian pula, dukungan program rempah pusat dan daerah antara lain GRATIEK di Kementerian Pertanian, jalur rempah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, poros maritim berbasis rempah dan spices culinary for the future di Kementerian Koordinator Maritim, wisata berbasis rempah di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, rempah di kawasan transmigrasi di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, lahan sosial kehutanan untuk rempah di Kementerian LHK, Market Place di Kementerian Koperasi dan UKM, Gosora di Maluku Utara, Gerakan Desa Rempah di Bappenas, Festival Rempah di Sumatera Selatan, sekolah rempah, dan lainnya.
Gamal berharap agar rempah jangan dipandang sebagai komoditas saja, tetapi sebagai nilai. Keberadaan rempah memberikan nilai menjadi lebih tinggi terhadap makanan, minuman, kesehatan, kebugaran, kecantikan, pewarna, pengawet, dan spiritual. Demikian juga historis tentang situs, artefak, gedung tua, literasi tua, dan cerita lama kearifan lokal, dikemas untuk menjadi produk bernilai tinggi sebagai obyek, dan tujuan wisata.
Begitu banyaknya nilai rempah yang dapat diraih dari potensi dan peluang yang ada, dari nilai yang hilang triliunan rupiah dari waktu ke waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk modal pembangunan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dia pun mengajak bersama-sama memperbaiki tata nilai dari rangkaian rantai pasok rempah dari hulu, hilir, sampai ke konsumen akhir dalam dan luar negeri.
Alangkah sayangnya, jika rempah nasional yang memiliki berbagai keunggulan spesialty menjadi terpuruk padahal rempahlah yang menjadikan nusantara dikenal dunia, rempahlah yang menjadi tulang punggung ekonomi dalam berbagai stuasi apalagi di masa resesi dan pandemi seperti saaat ini. Rempahlah yang telah merubah peradaban dunia.
Rempah tidak hanya sekadar tanaman dan produk, tapi telah masuk ke tata kehidupan sosial dalam lapisan masyarakat yang akhirnya melahirkan perdadaban sosial suatu bangsa.
Secara teknis, rempah sebagai tanaman dan produk merupakan domain Kementan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kualitas guna kesejahteraan masyarakat.
Tetapi dalam aspek ekonomi berbasis rempah, mengandung sprektum yang lebih luas lagi yang melibatkan seluruh kementerian dan institusi terkait.
Dewan Rempah Indonesia (DRI) hadir untuk mengemban amanat Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 yaitu membangun sinergi antarpara pelaku usaha agribisnis perkebunan yang lebih dikuatkan dalam Perubahan Undang-Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 pasal 52.
Namun, untuk Dewan komoditas tersebut belum diatur lebih lanjut operasionalnya dalam Peraturan Pemerintah, sehingga memiliki berbagi keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana pendukungnya.
Namun demikian, dalam berbagai keterbatasan terebut, berbagai upaya tetap dilaksanakan untuk mendukung pemerintah dalam sinergitas dan keterpaduan khususnya dalam merebut kembali kejayaan rempah nasional.
Hal ini bukanlah suatu hal yang mudah, tapi memerlukan kepedulian, keseriusan, komitmen dan tanggung jawab dari seluruh stakeholder rempah.
Untuk terwujudnya hal tersebut diperlukan juga payung hukum legal formal yang mengikat sehingga kejayaan rempah ini dapat diraih kembali. Jadi bukan hanya retorika dan slogan saja. (ote)



