Pembebasan Irian Barat menjadi salah satu perjuangan besar Indonesia pada awal masa kemerdekaan. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, wilayah Irian Barat belum diserahkan kepada Republik Indonesia.
Padahal, dalam pandangan pemerintah Indonesia, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda, dari Sabang sampai Merauke, merupakan bagian sah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, Irian Barat seharusnya ikut merdeka bersama wilayah lain.
Namun Belanda menolak menyerahkan wilayah tersebut dan berupaya mempertahankannya. Hal inilah yang kemudian memicu konflik panjang antara Indonesia dan Belanda.
Upaya Diplomasi di Panggung Internasional
Dilansir dari laman wawasan sejarah oleh Rifai Shidiq Fathon, pemerintah Indonesia mula-mula memilih jalur damai melalui diplomasi. Sejak tahun 1954, persoalan Irian Barat dibawa ke sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam berbagai sidang, Indonesia berusaha mendapat dukungan internasional. Namun, beberapa negara Barat tetap mendukung Belanda sehingga resolusi tentang Irian Barat tidak berhasil disahkan.
Baca Juga: Kembayan Cetak Sejarah: Seluruh Desa Kini Berstatus Bebas ODF, Jadi yang Pertama di Sanggau
Pada sidang PBB tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Roeslan Abdulgani, menegaskan Indonesia akan mencari jalan lain jika diplomasi terus menemui kebuntuan.
Ketegangan Memuncak dengan Belanda
Karena upaya damai tak membuahkan hasil, Indonesia mulai meningkatkan tekanan politik dan ekonomi terhadap Belanda. Pada tahun 1957, berbagai perusahaan milik Belanda di Indonesia diambil alih.
Langkah itu dilakukan untuk menekan posisi Belanda sekaligus menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mendukung penuh pembebasan Irian Barat.
Ketegangan kedua negara semakin memuncak hingga pada 17 Agustus 1960, Indonesia secara resmi memutus hubungan diplomatik dengan Belanda.
