Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan Syolihin, mengatakan banyak hal yang didapat setelah pertemuan dengan aparatur Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalbar. Di antaranya, masukan dan tambahan wawasan dalam rangka penyusunan naskah akademik sebuah produk hukum daerah. "Pertemuan dengan pihak Kemenkumham Kanwil Kalbar, memberikan tambahan pengetahuan yang luas bagi kami di lembaga legislatif. Tentunya menjadi rambu-rambu dalam menghadirkan produk hukum daerah yang harus dipastikan tidak bertabrakan dengan aturan yang ada diatasnya. Bahkan bagaimana bisa selaras dengan undang-undang cipta karya," kata Ferdinan.
Diharapkan dia dengan hal ini, ke depannya produk hukum daerah yang dihasilkan antara legislatif dan eksekutif bisa memacu akselerasi pembangunan tanpa melanggar aturan yang ada. “Diharapkan ke depannya, produk hukum yang dimiliki Kabupaten Sambas sesuai dengan kebutuhan dan efektif dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tak terjadi tumpang tindih aturan, dan aturan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya. Insyaallah kedepan, produk hukum yang dihasilkan legislatif dan eksekutif menjadi lebih berkualitas untuk memperkuat akselerasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Baru-baru ini, DPRD Kabupaten Sambas melaksanakan pertemuan dengan Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat. Pertemuan dalam rangka fasilitasi penyusunan naskah akademik serta analisi dan evaluasi hukum terhadap produk hukum terkait undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Rombongan Kemenkumham Kalbar dipimpin Edy Gunawan, Kabid Hukum Dini Nursilawati, Kasubbid FPPHD, dan beberapa staf bidang hukum Kemenkumham Kanwil Kalbar.
Dari DPRD Kabupaten Sambas, dihadiri Ketua DPRD Abu Bakar, Wakil Ketua DPRD Ferdinan Syolihin, Wakil Ketua III Suriadi, Ketua Komisi I Lerry Kurniawan Figo, dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Sambas.
Dalam pertemuan tersebut, dari Kementerian Hukum dan HAM, yakni Edy Gunawan menyampaikan jika kegiatan ini adalah koordinasi terkait fasilitasi penyusunan naskah akademik dan analisis dan evaluasi hukum terhadap produk hukum terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Edy juga mengungkapkan, rombongan sebelum berkomunikasi dengan pihak legislatif, telah menjalin koordinasi ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas. Ditambahkan Edy, komunikasi dengan pihak legislatif, dalam rangka kajian analisis dan komprehensif terkait apakah produk hukum yang ada di Kabupaten Sambas sudah selaras dengan Undang-undang Cipta Karya. Menurut dia, diperlukannya kajian analisis yang komprehensif itu, agar bisa bisa selaras dengan produk hukum undang-undang cipta karya, sehingga tak terjadi obesitas produk hukum. Kemudian diperlukan analisis fasilitasi produk hukum. (fah)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



