Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Raffi Ahmad, KPK Beri Tanggapan

Aristono Edi Kiswantoro
Raffi Ahmad, pemegang saham mayoritas RANS, menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut mengklarifikasi kerja sama senilai Rp14,69 miliar dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait temuan ICW. (IG@raffinagita1717)
Raffi Ahmad, pemegang saham mayoritas RANS, menjadi sorotan setelah perusahaan tersebut mengklarifikasi kerja sama senilai Rp14,69 miliar dengan Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait temuan ICW. (IG@raffinagita1717)

Advertisement

 

PONTIANAK POST – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengakuan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad yang mengaku pernah berkonsultasi pada 2024 terkait aktivitasnya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya terbuka menerima konsultasi dari siapa pun dalam rangka pencegahan korupsi. KPK juga dapat memberikan pendampingan dan rekomendasi untuk memitigasi potensi tindak pidana korupsi.

Advertisement

"Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi," kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut Budi, konsultasi dan pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK mencegah potensi korupsi sejak awal, termasuk melalui berbagai rekomendasi sesuai kewenangannya.

"Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan," ujarnya.

Advertisement

Pernyataan KPK tersebut merespons pengakuan Raffi yang disampaikan melalui video di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad berkolaborasi dengan @raffinagita1717, Senin (16/11).

Raffi mengaku pada 2024 pernah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya.

"Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," kata Raffi.

Meski demikian, Raffi mengakui bahwa jabatan publik yang diembannya membawa konsekuensi etika, kepatutan, dan kepercayaan publik. Hal tersebut, menurut dia, harus menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Advertisement

Artikel Terkait

Raffi Ahmad Disorot soal Proyek Rp14,7 Miliar, Ini Penjelasan Perusahaannya dan Sikap KPK

Raffi Ahmad Disorot soal Proyek Rp14,7 Miliar, Ini Penjelasan Perusahaannya dan Sikap KPK

RANS menjelaskan kontrak Rp14,7 miliar mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, dan promosi. KPK tetap meminta evaluasi.

KPK Minta Dua Kementerian Evaluasi Kontrak Rp14,7 Miliar yang Libatkan Raffi Ahmad

KPK Minta Dua Kementerian Evaluasi Kontrak Rp14,7 Miliar yang Libatkan Raffi Ahmad

KPK meminta Kemenbud dan KKP mengevaluasi pengadaan influencer Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan Raffi Ahmad.

Raffi Ahmad Tanggapi Desakan Mundur, Tunggu Keputusan Prabowo

Raffi Ahmad Tanggapi Desakan Mundur, Tunggu Keputusan Prabowo

Raffi Ahmad menanggapi desakan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden dan menyatakan siap mengikuti arahan Prabowo.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer