Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hal tersebut diungkap Menko PMK saat webinar, dialog dan apresiasi program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting dalam rangka Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 29 secara virtual kemarin. Agenda tersebut juga dihadiri oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo.
"Kalau melihat pemaparannya bapak (Camat Sambas) sudah sangat menguasai masalah dalam menangani stunting," ucap Menko PMK Muhadjir Effendy.
Meski demikian Muhadjir mengingatkan Kabupaten Sambas untuk terus bekerja keras dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pasalnya hingga saat ini prevalensi stuning Kabupaten Sambas masih berada pada angka 32,6 persen. Angka stunting tersebut menurut Menko PMK Muhadjir masih tergolong sangat tinggi.
"Saya waktu jadi Mendikbud sering ke Sambas termasuk membantu beberapa sekolah. Sambas masih perlu kerja keras untuk meningkatkan SDM terutama penurunan stunting," katanya.
Muhadjir meminta Camat Sambas jika menghadapi kendala terkait program sanitasi di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) agar dapat berkomunikasi dengan Kemenko PMK. Karena untuk pengadaan sanitasi dalam rangka menangani stunting dengan kemiskinan ekstream Kemen PUPR perlu rekomendasi dari Kemenko PMK.
"Bapak (Camat Sambas) perlu kerja keras karena angka stuntingnya masih sangat tinggi," jelas Muhadjir.
Sementara itu Camat Sambas Halimus mengatakan pada 2021 sudah ada beberapa desa di Kecamatan Sambas yang telah bebas stunting. Namun untuk 2023 mendatang ada indikasi beberapa desa yang terdapat kasus stunting. Dari beberap desa tersebut sebanyak 252 anak yang terindikasi stunting.
"Dengan banyaknya jumlah angka tersebut yang perlu menjadi perhatian yakni tingkat partisipasi masyarakat," ucap Camat Sambas Halimus.
Ia menambahkan peningkatan partisipasi terutama bagi bu hamil untuk mengecek kandungannya ke puskesmas. Pasalnya masih ada beberapa desa yang tingkat kesadaran untuk melaksanakan penimbangan berat badan bayi dan pengecekan ke puskesmas kurang. Sehingga hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama.
"Termasuk kami juga bekerja keras dalam upaya percepatan penurunan stunting," tutupnya.
Seperti diketahui dalam dialog secara virtual bersama Menko PMK dan Kepala BKKBN tersebut juga dihadiri jajaran BKKBN perwakilan Provinsi Kalbar.(iza)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement


