Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Sambas, Tatik Muryati, saat ini DPRD Kabupaten Sambas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di komisi. Berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi Kalbar, hal ini menyikapi kondisi yang ada di masyarakat Kabupaten Sambas. “Konsultasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Sambas dalam rangka implementasi tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat memberikan kepedulian terhadap persoalan ditengah-tengah masyarakat,” kata Tatik.
Melalui konsultasi yang dilakukan, akan didapatkan bahan untuk merumuskan kebijakan sesuai tupoksi yang nanti disampaikan ke jajaran eksekutif atua Pemkab Sambas. “Hasil konsultasi nantinya, DPRD Kabupaten Sambas akan mendapatkan pengayaan data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk merumuskan kebijakan sesuai tugas dan fungsi Legislatif,” katanya.
Salah satu yang dibawa yakni isu susahnya nelayan mendapatkan BBM jenis solar. Hal ini dilakukan Komisi II DPRD Kabupaten Sambas dengan mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. "Komisi II melakukan konsultasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menyikapi keluhan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak jenis Solar terutama untuk para nelayan," kata Sekwan.
Komisi III yang membidangi Pembangunan DPRD Kabupaten Sambas, disampaikan Tatik, melakukan konsultasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Kalimantan Barat. “Komisi III berkonsultasi mengenai beberapa isu strategis terkait Infrastruktur Jalan di Kabupaten Sambas,” katanya.
Dibidang kesehatan, melalui Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas juga berkonsultasi ke Pemprov Kalbar. Terutama kaitannya dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2022. “"Komisi IV berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memperoleh masukan dan saran mengenai informasi terkini Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas dan Bayi Baru Lahir melalui program jaminan persalinan," katanya.
Sementara, Komisi I DPRD Kabupaten Sambas konsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka memperoleh masukan dan saran mengenai informasi Penghentian Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD di Pemerintahan Desa Lorong Kecamatan Sambas.(fah)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



