Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Bagikan Dua Ribu Paket Bansos di Sambas

S
Penulis: Syahriani Siregar❯
BANSOS: Personil Polsek Sungai Tebelian menyalurkan paket bantuan sembako kepada warga terdampak pandemi Covid-19.  FOTO ISTIMEWA
BANSOS: Personil Polsek Sungai Tebelian menyalurkan paket bantuan sembako kepada warga terdampak pandemi Covid-19. FOTO ISTIMEWA
SAMBAS - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji tiba di Kabupaten Sambas untuk melaksanakan kunjungan kerja (kunker), Jumat (23/9) sore. Agenda pertama dalam kunker tersebut adalah menyerahkan bantuan sosial (bansos) paket bahan pangan dalam rangka pengendalian dan mitigasi dampak inflasi.

Di Kabupaten Sambas, pemerintah provinsi (pemprov) telah menyiapkan dua ribu paket untuk dibagikan gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.

Ada beberapa lokasi yang didatangi gubernur untuk penyerahan bansos. Pertama di Desa Saing Rambi dan Desa Lumbang, Kecamatan Sambas. Kemudian yang kedua di Yayasan Badan Pemadam Kebakaran (BPK) Sambas, Kecamatan Sambas. Di sana, rombongan gubernur bersama sekda dan beberapa kepala perangkat daerah disambut Bupati dan Wakil Bupati Sambas Satono-Fahrur Rofi.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan kunker di Sambas ini akan dilaksanakan sampai dengan Senin (26/9). Ada berbagai agenda yang telah disusun. Salah satunya adalah penyerahan bansos paket bahan pangan tersebut.

Khusus untuk Sambas, ia menyebut ada sekitar enam lokasi yang akan mendapat bansos dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi itu. Midji-sapaan karibnya, menargetkan dari enam lokasi itu setidaknya ada dua ribu paket bahan pangan bisa diberikan.

Adapun isi paket bahan pangan itu antara lain beras, minyak goreng, gula dan mi instan.

"Ini sesuai arahan Bapak Presiden. Dalam rangka pengalihan subsidi BBM, kita harus kendalikan inflasi. Inflasi itu terjadi ketika harga naik dan daya beli menurun. Tapi kalau beras, Sambas alhamdulillah gudangnya, karena dari 100 persen, 74 persen inflasi itu disumbangkan dari beras," jelasnya.

Karena itu, lanjut dia, jika suatu daerah bisa mengendalikan harga beras, maka akan bisa pula mengendalikan angka inflasi. Untuk se-Kalbar, kata Midji, akan ada sebanyak 20-25 ribu paket bahan pangan yang bakal dibagikan pemprov untuk masyarakat.

"Semoga angka inflasi kita (Kalbar) tetap terkendali. Alhamdulillah saat ini Kalbar termasuk dalam enam provinsi dengan angka inflasi terendah se-Indonesia," tutupnya.

Sementara itu, Bupati Sambas Satono mengatakan, Kabupaten Sambas merupakan daerah lumbung padi sehingga kebutuhan beras tercukupi. Sejauh ini, beras tidak menjadi komoditas penyumbang inflasi di daerah setempat. Bahkan, kata dia, Sambas telah mampu menyumbang seperempat atau 25 persen kebutuhan beras untuk se-Kalbar.

Oleh karena itu, ia mengaku sangat bersyukur warga Sambas banyak yang menjadi petani. Hal dinilai sebagai suatu kebanggaan. Apalagi saat ini dunia sedang dalam fase krisis pangan. Ia pun mengajak para petani di daerahnya terus bersemangat dan mampu memproduksi bahan pangan secara maksimal.

"Terima kasih Pak Gubernur, Pak Sekda dan jajaran yang telah memberikan atensi (untuk Sambas), memberi bantuan bahan pangan di Desa Saing Rambi dan Lumbang ini," pungkasnya.

Di Yayasan BPK Sambas, Sutarmidji dan rombongan disambut ketua yayasan dan ratusan warga. Ketua Yayasan BPK Sambas Yakob Pujana menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi kehadiran gubernur. Ia merasa terharu karena setelah 40 tahun keberadaan Yayasan BPK Sambas, baru kali ini didatangi langsung oleh seorang gubernur.

"Ini menjadi sejarah, Pak Gubernur hadir langsung. Kali ini menyerahkan bantuan bahan pangan untuk warga di sini, ini sangat luar biasa," ucapnya.

Seperti diketahui, inflasi saat ini memang menjadi perhatian semua pihak mulai dari presiden, gubernur hingga bupati dan wali kota se-Indonesia. Untuk upaya pengendaliannya telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Dalam aturan tersebut dipersyaratkan bahwa setiap pemprov maupun kabupaten/kota wajib mengganggarkan dua persen dari sisa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pengendalian inflasi. Khusus untuk Kalbar sendiri, anggarannya mencapai sekitar Rp11 miliar.

Sesuai kebijakan gubernur, 60 persen dari dana tersebut digunakan untuk bansos berupa pemberian paket bahan pangan kepada masyarakat rentan dan 40 persen untuk operasi pasar.

Setelah dibagi dari Rp11 miliar tersebut, artinya ada sekitar Rp7 miliar yang bisa digunakan untuk bansos berupa paket bahan pangan kepada masyarakat rentan. Kemudian sekitar Rp4,6 miliar digunakan untuk gelar pangan murah atau operasi pasar.(bar)

Advertisement
Advertisement
Editor : Syahriani Siregar

Artikel Terkait

 Polsek Sekayam Tebar 40 Paket Bansos, Sambut Hari Bhayangkara ke-80

Polsek Sekayam Tebar 40 Paket Bansos, Sambut Hari Bhayangkara ke-80

Polsek Sekayam salurkan 40 paket bansos kepada purnawirawan, yatim piatu, dan warga kurang mampu.

Pemprov Kalbar Siapkan White Paper untuk Dorong Pembahasan PLTN

Pemprov Kalbar Siapkan White Paper untuk Dorong Pembahasan PLTN

Pemprov Kalbar memperkuat koordinasi lintas sektor dan menyiapkan forum komunikasi untuk membahas rencana pengembangan PLTN.

Literasi Keuangan Kalbar Lampaui Rata-Rata Nasional, Gubernur Dorong Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

Literasi Keuangan Kalbar Lampaui Rata-Rata Nasional, Gubernur Dorong Perluasan Akses Pembiayaan UMKM

Literasi dan inklusi keuangan Kalbar melampaui nasional, Pemprov dorong akses pembiayaan UMKM hingga daerah terpencil.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer