Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Satono mengatakan penyerahan LKPD Unaudited Tahun 2022 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar tersebut merupakan kewajiban kepala daerah yang itu berdasarkan Undang Undang dan peraturan yang berlaku. "LKPD Unaudited adalah laporan yang diserahkan kepada BPK RI sebelum pemeriksaan selesai. Ini adalah amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh seorang kepala daerah," kata Bupati Sambas.
Penyerahan LKPD Unaudited Kabupaten Sambas Tahun 2022, bersama dengan kepala daerah lain di Provinsi Kalimantan Barat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar di Pontianak. Dimana sebelumnya, Pemkab Sambas meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Opini WTP diterima langsung Bupati Sambas, Satono pada Jumat 13 Mei 2022 lalu. (fah)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



