
SAMBAS – Rombongan anggota DPRD Kabupaten Sambas mendatangi Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Jakarta, kemarin. Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka mendapatkan informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas, termasuk dalam pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021.
“Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021, menjadi perhatian penting DPRD Kabupaten Sambas. Lantaran hal tersebut bagian dari pusat untuk mendukung pemerintah daerah membangun wilayah perbatasan, terutama di Kabupaten Sambas,” kata Abu Bakar.
DPRD Kabupaten Sambas juga menggali sejauh mana program BNPP dalam pengembangan wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas. Kepada BNPP, sebutnya, pihaknya juga menekankan seperti apa nantinya arah pembangunan di daerah perbatasan.
Termasuk peran dan kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam rangka membangun wilayah beranda negara tersebut.
"Dalam kesempatan itu, BNPP RI mendorong agar kedepannya Kabupaten Sambas memiliki struktur organisasi yang khusus menangani Perbatasan. Mereka memang menyarankan agar dibentuk Nomenklatur Badan Pengelola Perbatasan di tingkat Daerah," ujarnya.
Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Eko Suprihatino menyampaikan jika wilayah perbatasan antar-negara harus terus mendapatkan perhatian serius mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten.
“Perlu adanya sinergi dari pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka pembangunan di daerah perbatasan, termasuk di Kabupaten Sambas,” katanya.
Masing-masing tingkatan pemerintahan, harus diberikan keleluasaan dalam mengucurkan program dan kegiatan untuk di perbatasan, dengan catatan memiliki garis besar yang sudah disepakati bersama.
Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo menyebutkan sesuai apa yang disampaikan BNPP, pengembangan perbatasan di Wilayah Kabupaten Sambas masih terdapat kendala. Salah satunya, masih banyaknya wilayah yang masuk hutan kawasan dan lain sebagainya.



