Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BNPP Dukung Sambas Miliki Badan Perbatasan

A
Penulis: A'an❯
KUNJUNGI: Rombongan anggota DPRD Kabupaten Sambas saat melaksanakan kunjungan ke BNPP di Jakarta. Kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan daerah perbatasan di wilayah Kabupaten Sambas.  
KUNJUNGI: Rombongan anggota DPRD Kabupaten Sambas saat melaksanakan kunjungan ke BNPP di Jakarta. Kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan daerah perbatasan di wilayah Kabupaten Sambas.  

Advertisement

 

SAMBAS – Rombongan anggota DPRD Kabupaten Sambas mendatangi Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Jakarta, kemarin. Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar mengatakan, kunjungan tersebut dalam rangka mendapatkan informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan negara di Kabupaten Sambas, termasuk dalam pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021.

“Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2021, menjadi perhatian penting DPRD Kabupaten Sambas. Lantaran hal tersebut bagian dari pusat untuk mendukung pemerintah daerah membangun wilayah perbatasan, terutama di Kabupaten Sambas,” kata Abu Bakar.

Advertisement

DPRD Kabupaten Sambas juga menggali sejauh mana program BNPP dalam pengembangan wilayah perbatasan di Kabupaten Sambas. Kepada BNPP, sebutnya, pihaknya juga menekankan seperti apa nantinya arah pembangunan di daerah perbatasan.

Termasuk peran dan kewenangan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam rangka membangun wilayah beranda negara tersebut.

"Dalam kesempatan itu, BNPP RI mendorong agar kedepannya Kabupaten Sambas memiliki struktur organisasi yang khusus menangani Perbatasan. Mereka memang menyarankan agar dibentuk Nomenklatur Badan Pengelola Perbatasan di tingkat Daerah," ujarnya.

Advertisement

Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Eko Suprihatino menyampaikan jika wilayah perbatasan antar-negara harus terus mendapatkan perhatian serius mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten.

“Perlu adanya sinergi dari pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka pembangunan di daerah perbatasan, termasuk di Kabupaten Sambas,” katanya.

Masing-masing tingkatan pemerintahan, harus diberikan keleluasaan dalam mengucurkan program dan kegiatan untuk di perbatasan, dengan catatan memiliki garis besar yang sudah disepakati bersama.

Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Lerry Kurniawan Figo menyebutkan sesuai apa yang disampaikan BNPP, pengembangan perbatasan di Wilayah Kabupaten Sambas masih terdapat kendala. Salah satunya, masih banyaknya wilayah yang masuk hutan kawasan dan lain sebagainya.

Advertisement
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post

Artikel Terkait

Jangan Cuma Jadi Penonton! BNPP Ingin Warga Perbatasan Entikong Kuasai Perdagangan Ekspor-Impor deng

Jangan Cuma Jadi Penonton! BNPP Ingin Warga Perbatasan Entikong Kuasai Perdagangan Ekspor-Impor deng

Pemerintah pastikan kehadiran PLBN Entikong dan fasilitas modern beri dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.

PLB Temajuk Sambas Siap Diresmikan BNPP 21 Agustus, Ini Harapannya

PLB Temajuk Sambas Siap Diresmikan BNPP 21 Agustus, Ini Harapannya

PLB Temajuk di Paloh, Sambas, siap diresmikan BNPP pada 21 Agustus 2026 untuk membuka akses dan peluang ekonomi masyarakat perbatasan.

BNPP Perbaiki 174 Rumah Tak Layak Huni di Natuna, Diprioritaskan dari Keluarga Berpenghasilan Rendah

BNPP Perbaiki 174 Rumah Tak Layak Huni di Natuna, Diprioritaskan dari Keluarga Berpenghasilan Rendah

BNPP menyediakan bantuan perbaikan 174 rumah tak layak huni di kawasan perbatasan Natuna bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer