Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemekaran Wilayah, Dekatkan Pelayanan dan Percepat Pembangunan

A
Penulis: A'an❯
Misni Safari
Misni Safari

SAMBAS – Pemekaran wilayah menjadi salah satu cara yang sesuai konstitusi dalam percepatan pembangunan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.


Advertisement

Hal tersebut disampaikan Misni Safari, Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Sambas Utara yang juga Bakal Calon Bupati Sambas Pilkada 2024 jalur perseorangan.

Disampaikannya, pemekaran sebuah wilayah, dilihat dari sisi pandang pemerintahan menjadi upaya percepatan dan pemerataan pembangunan, termasuk lapangan pekerjaan, serta mendekatkan pelayanan kepemerintahan kepada masyarakatnya.

"Pemekaran wilayah, adalah upaya yang sesuai konstitusi, sesuai aturan, dalam mendapatkan kue pembangunan dari pemerintah pusat. Kemudian upaya ini, adalah
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Misni.

Advertisement

Percepatan pembangunan, sebutnya, salah satunya status atau tanggungjawab pembangunan infrastruktur yang juga ada di provinsi dan pusat. “Misalnya status jalan, jika adanya pemekaran kabupaten ataupun kabupaten menjadi provinsi, status jalan yang dulunya kabupaten menjadi jalan provinsi, jalan desa jadi jalan kabupaten, termasuk akan lebih banyak jalan berstatus nasional yang itu tanggung jawab pusat,” katanya.

Namun, dalam rangka mewujudkan pemekaran wilayah. Perlu proses yang sangat panjang, bukan hanya muncul saat menjelang Pilkada sekarang.

Termasuk dukungan dari pemerintahan yang ada. Seperti halnya perjuangan pemekaran Kabupaten Sambas Utara, sudah sejak 2006 digaungkan.

Advertisement

Dimana KSU, terdiri Kecamatan Jawai, Jawai Selatan, Tekarang, Teluk Keramat, Tangaran dan Kecamatan Paloh.

Ada juga Kabupaten Sambas Pesisir atau KSP, yang juga sudah lama diperjuangkan oleh kawan-kawan di Kecamatan Pemangkat, Semparuk, Salatiga, Selakau dan Selakau Timur.

Begitu juga dengan adanya pemekaran wilayah yang diberi nama Provinsi Sambas Raya yang pernah dideklarasikan orang tua terdahulu yakni sekitar 2003 di Gor Pangsuma, Pontianak.

Dimana saat itu terkendala adanya perubahan Undang-undang Nomor 22 tahun 2019 yang mensyaratkan 3 daerah pemekaran berubah menjadi UU nomor 32 tahun 2004 minimal 5 daerah.

Sehingga dari 3 daerah yakni Sambas, Singkawang dan Bengkayang, kemudian nanti jika sudah terbentuk akan ditambah 3 lagi yakni pemekaran KSU, KSP dan Kabupaten Bukit Raya Kepulauan.

Jika ini terwujud maka selanjutnya pembentukan provinsi baru yakni Provinsi Sambas Raya terdiri dari 6 kabupaten/kota, Singkawang, Bengkayang, Sambas, KSU, KSP dan Kabupaten Bukit Raya Kepulauan.

“Namun upaya ini harus terus diperjuangkan, banyak di daerah lain berebut untuk pemekaran, bahkan banyak yang sudah mekar menjadi kabupaten dan provinsi di tengah moratorium pemekaran,” katanya.

Misni juga menegaskan, pengembangan daerah dengan terus mendorong percepatan
pembentukan DOB atau pemekaran kabupaten, desa dan pemekaran kecamatan.(fah)

Advertisement
Editor : A'an
Sumber : Pontianak Post

Artikel Terkait

Pembentukan Kapuas Raya Masih Tertahan, Ketua DPRD Kalbar Beberkan Kendala Moratorium dan Batas Wilayah

Pembentukan Kapuas Raya Masih Tertahan, Ketua DPRD Kalbar Beberkan Kendala Moratorium dan Batas Wilayah

Ketua DPRD Kalbar Aloysius menyebut pemekaran Provinsi Kapuas Raya masih terkendala moratorium DOB dan batas wilayah.

Wabup Ketapang Mohon Dukungan Pangdam XII Tanjungpura untuk Pemekaran Wilayah

Wabup Ketapang Mohon Dukungan Pangdam XII Tanjungpura untuk Pemekaran Wilayah

Wabup Ketapang minta dukungan Pangdam XII Tanjungpura terkait usulan pemekaran wilayah Kabupaten Ketapang.

Tingkatkan Kompetensi Guru PJOK, UPGRI Pontianak Gelar Pelatihan Deep Learning

Tingkatkan Kompetensi Guru PJOK, UPGRI Pontianak Gelar Pelatihan Deep Learning

UPGRI Pontianak membekali 25 guru PJOK di Jawai Selatan dengan pelatihan penyusunan modul ajar berbasis Deep Learning.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer