Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kabupaten Sambas Harap Lahirkan APBD Pro-Rakyat

A
Penulis: A'an❯
RAPAT: Rombongan DPRD Kabupaten Sambas saat kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
RAPAT: Rombongan DPRD Kabupaten Sambas saat kunjungan kerja ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

SAMBAS – DPRD Kabupaten Sambas, bersama Pemerintah Kabupaten Sambas, akan memperkuat persiapan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025.


Advertisement

"DPRD Kabupaten Sambas akan melakukan berbagai penguatan dan pengayaan materi dalam rangka mempersiapkan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 bersama Pemerintah Daerah," ujar Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Abu Bakar.

Ketua DPRD menjelaskan bahwa KUA dan PPAS merupakan panduan utama dalam penyusunan APBD. “Ini adalah tahapan krusial yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai langkah-langkah penyusunan APBD TA 2025,” katanya.

Salah satu upaya penguatan materi, menurut Abu Bakar, termasuk kunjungan kerja ke DPRD Kota Yogyakarta dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Advertisement

Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi yang bermanfaat untuk penyusunan KUA dan PPAS di Kabupaten Sambas.

"KUA memberikan panduan mengenai visi, misi, program, dan kegiatan prioritas pemerintah daerah, sementara PPAS merinci alokasi anggaran dan sumber pendanaan untuk setiap program dan kegiatan," jelas Abu Bakar.

Dia berharap bahwa masukan, saran, dan informasi dari kunjungan kerja ke DPRD Kota Yogyakarta dapat memberikan dorongan positif dalam penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Sambas.

Advertisement

"DPRD siap bekerja sama dengan Pemkab Sambas untuk membahas ini. Ada tenggat waktu yang menjadi perhatian kami, dan kami mohon doa serta dukungan masyarakat agar proses penyusunan kebijakan ini dapat berjalan lancar," tambahnya. (fah)

Advertisement

Artikel Terkait

DPR Rancang UU Obligasi Daerah, Pemda Bisa Terbitkan Surat Utang Sendiri

DPR Rancang UU Obligasi Daerah, Pemda Bisa Terbitkan Surat Utang Sendiri

Pemda berpeluang menerbitkan surat utang sendiri untuk membiayai proyek produktif, membuka jalan baru pembangunan tanpa sepenuhnya bergantun

Sekda Kubu Raya Minta Perencana Perangkat Daerah Susun Program Yang Berdampak Nyata

Sekda Kubu Raya Minta Perencana Perangkat Daerah Susun Program Yang Berdampak Nyata

Sekda Kubu Raya Yusran Anizam minta perencana perangkat daerah susun program pembangunan yang berdampak nyata.

Bupati Sintang Serahkan Empat Belas Usulan Pembangunan Infrastruktur Kepada Komisi V DPR

Bupati Sintang Serahkan Empat Belas Usulan Pembangunan Infrastruktur Kepada Komisi V DPR

Guna tingkatkan infrastruktur, Pemkab Sintang ajukan 14 usulan prioritas pembangunan untuk dibiayai APBN pemerintah pusat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer